Protes Keputusan Beijing, Anggota Parlemen Pro-Demokrasi Hong Kong Ancam Mengundurkan Diri Massal

Pemecatan empat anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong oleh parlemen China memicu gelombang protes di kalangan legislator.

Secara massal, seluruh anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong yang hanya tersisa 15 orang mengancam akan mengundurkan diri.

"Kami dari kubu pro-demokrasi akan berdiri dengan rekan-rekan kami. Kami akan mengundurkan diri," kata ketua legislator pro-demokrasi, Wu Chi-wai dalam konferensi pers pada Rabu (11/11), seperti dikutip AFP.

"Kami tidak dapat lagi memberitahu dunia bahwa kami masih memiliki 'satu negara, dua sistem. Ini menyatakan kematian resminya," lanjut dia.

Sebelumnya, parlemen China mengadopsi resolusi yang memungkinkan mereka untuk memecat anggota parlemen Hong Kong yang dianggap mendukung kemerdekaan kota tersebut, berkolusi dengan pasukan asing, atau mengancam keamanan nasional, tanpa harus melalui pengadilan.

Setelah itu, empat legislator Hong Kong yang pernah dilarang mencalonkan diri kembali didiskualifikasi.

"Misi saya sebagai legislator untuk memperjuangkan demokrasi dan kebebasan tidak dapat dilanjutkan, tetapi saya pasti akan ikut jika orang-orang Hong Kong terus memperjuangkan nilai-nilai inti Hong Kong," kata salah satu anggota parlemen yang didiskualifikasi, Kwok Ka-Ki, seperti dikutip Reuters.

Pemecatan empat anggota parlemen pro demokrasi Hong Kong sendiri dikritik oleh banyak pihak karena dianggap telah merampas kebebasan.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan pemecatan keempat anggota parlemen tersebut merupakan serangan terhadap kebebasan Hong Kong sebagaimana diatur dalam Deklarasi Bersama Inggris-China.

"Kampanye untuk melecehkan, melumpuhkan, dan mendiskualifikasi oposisi demokratis ini menodai reputasi internasional China dan merusak stabilitas jangka panjang Hong Kong," ucap Raab.

Namun menurut seorang profesor administrasi publik di Universitas China Hong Kong, Ma Ngok, pengunduran diri secara massal dari parlemen pro-demokrasi justru membuat akses mereka untuk membuat kebijakan menjadi hilang.

"Baik tinggal atau pergi, mereka memiliki kesulitan sendiri," pungkasnya.