Berita

Anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong mengumumkan akan mengundurkan diri secara massal/Net

Dunia

Protes Keputusan Beijing, Anggota Parlemen Pro-Demokrasi Hong Kong Ancam Mengundurkan Diri Massal

KAMIS, 12 NOVEMBER 2020 | 08:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemecatan empat anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong oleh parlemen China memicu gelombang protes di kalangan legislator.

Secara massal, seluruh anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong yang hanya tersisa 15 orang mengancam akan mengundurkan diri.

"Kami dari kubu pro-demokrasi akan berdiri dengan rekan-rekan kami. Kami akan mengundurkan diri," kata ketua legislator pro-demokrasi, Wu Chi-wai dalam konferensi pers pada Rabu (11/11), seperti dikutip AFP.

"Kami tidak dapat lagi memberitahu dunia bahwa kami masih memiliki 'satu negara, dua sistem. Ini menyatakan kematian resminya," lanjut dia.

Sebelumnya, parlemen China mengadopsi resolusi yang memungkinkan mereka untuk memecat anggota parlemen Hong Kong yang dianggap mendukung kemerdekaan kota tersebut, berkolusi dengan pasukan asing, atau mengancam keamanan nasional, tanpa harus melalui pengadilan.

Setelah itu, empat legislator Hong Kong yang pernah dilarang mencalonkan diri kembali didiskualifikasi.

"Misi saya sebagai legislator untuk memperjuangkan demokrasi dan kebebasan tidak dapat dilanjutkan, tetapi saya pasti akan ikut jika orang-orang Hong Kong terus memperjuangkan nilai-nilai inti Hong Kong," kata salah satu anggota parlemen yang didiskualifikasi, Kwok Ka-Ki, seperti dikutip Reuters.

Pemecatan empat anggota parlemen pro demokrasi Hong Kong sendiri dikritik oleh banyak pihak karena dianggap telah merampas kebebasan.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan pemecatan keempat anggota parlemen tersebut merupakan serangan terhadap kebebasan Hong Kong sebagaimana diatur dalam Deklarasi Bersama Inggris-China.

"Kampanye untuk melecehkan, melumpuhkan, dan mendiskualifikasi oposisi demokratis ini menodai reputasi internasional China dan merusak stabilitas jangka panjang Hong Kong," ucap Raab.

Namun menurut seorang profesor administrasi publik di Universitas China Hong Kong, Ma Ngok, pengunduran diri secara massal dari parlemen pro-demokrasi justru membuat akses mereka untuk membuat kebijakan menjadi hilang.

"Baik tinggal atau pergi, mereka memiliki kesulitan sendiri," pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya