Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Bisnis

Indeks Inklusi Keuangan RI Tertinggal Singapura Hingga Thailand, Jokowi: Kita Masih Punya PR Besar Pengembangan Teknologi Finansial

RABU, 11 NOVEMBER 2020 | 18:31 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Indeks Inklusi dan literasi keuangan Republik Indonesia (RI) masih menjadi Pekerjaan Rumah, menurut Presiden Joko Widodo.

Saat membuka acara 'Pekan Fintech Nasional', Kepala Negara memaparkan ineks inklusi keuangan Tanah Air yang masih lebih rendah ketimbang negara lain di Asia Tenggara.

"Indeks inklusi keuangan kita masih tertinggal dibandingkan beberapa negara Asia. Ditahun 2019, indeks inklusi keuangan kita 76 persen, lebih rendah dibandang beberapa negara asean lainnya," ujar Jokowi dalam siaran kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (11/11).


"Misalnya Singapura 98 persen, Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Sekali lagi kita masih berada diangka 76 persen," sambungnya.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal literasi keuangan digital masyarakat Indonesia yang juga masih rendah. Di mana, capaiannya pada tahun 2019 sebesar 35,5 persen. Pun masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital baru sebesar 31,26 persen.

"Masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan informal," ungkapnya.

Karena itu, mantan Wali Kota Solo ini berharap kepada inovator di industri perusahaan finansial berbasis teknologi (financial technology/fintech) tidak hanya berperan sebagai penyalur pinjaman, dan industri pembayaran daring saja.

Lebih dari itu, Jokowi meminta para inovator industri fintech unuk dapat berperan sebagai penggerak utama inklusi dan literasi keuangan digital bagi masyarakat.

Bahkan menurutnya, fintech juga dapat menjadi pendamping perencanaan keuangan dan berperan dalam perluasan penetrasi UMKM ke pasar niaga daring (e-commerce).

"Para inovator fintech juga harus mengembangkan diri secara terus menerus untuk menjalankan fungsi agregator dan inovatif credit scoring. Memberikan layanan Equity Crowdfunding (layanan urun dana) dan Project Financing (skema pembiayaan jumlah besar)," demikian Joko Widodo.

Dalam catatannya, Jokowi menyebutkan kontribusi fintech pada penyaluran pinjaman nasional untuk tahun 2020 sudah mencapai angka Rp 128,7 triliun, meningkat 113 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu.

Hingga September 2020, ada 89 penyelenggara fintech yang berkontribusi hingga Rp 9,87 triliun pada transaksi layanan jasa keuangan di Indonesia. Kemudian sebesar Rp 15,5 triliun disalurkan oleh fintech Equity Crowdfunding.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya