Berita

Kondisi Terminal 3 Bandara Soetta saat Habib Rizieq tiba/RMOL

Politik

Gus Yaqut Paham Maksud Menko Mahfud, Tapi Kenyataan Berbicara Lain

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 | 16:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke tanah air pada Selasa (10/11) di Bandara Soekarno-Hatta disambut secara gegap gempita oleh para pendukungnya.

Bahkan, Bandara Soetta, terutama di Terminal 3, penuh dengan massa. Dampaknya, hampir seluruh calon penumpang yang akan berangkat dari Bandara Soetta terjebak macet dan harus mengatur ulang jadwal penerbangan mereka.

Hal itu disebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD yang mempersilakan para pengikut Habib Rizieq menjemput di bandara.


Politisi PKB, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut memahami maksud baik pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD.

Menurutnya, pemerintah menyakini karena Habib Rizieq seorang ulama dan akan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, maka tidak akan menggangu kepentingan umum yang lainnya.

"Kalau berjuang atas nama Islam, seharusnya kepentingan umum diperhatikan. Mungkin ini yang ada dipikiran Menko Polhukam. Tapi kenyataannya bicara lain," ujar Gus Yaqut saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (10/11).

Meski begitu, Gus Yaqut mengatakan apabila terjadi pembludakan massa hingga mengakibatkan kemacetan parah hingga arus penerbangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta lumpuh, Menko Polhukam Mahfud MD seharusnya sudah memperhitungkan hal tersebut. 

"Itulah kenapa saya bilang, seharusnya Menko Polhukam ketika memperbolehkan penjemputan sudah memperhitungkan hal ini," kata Gus Yaqut.

Menurut ketua umum GP Anshor NU ini, memang seharusnya penjemputan Habib Rizieq cukup diarahkan ke kediamannya saja di Petamburan.

"Sehingga kepentingan umum tidak terganggu," pungkasnya. 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya