Berita

Ribuan massa yang menjemput kepulangan Habib Rizieq Shihab di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta/RMOL

Politik

Massa Habib Rizieq Banyak Dan Kongkrit, Pengamat: Pemerintah Rangkul Jangan 'Mukul'

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 | 13:56 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Banyaknya pendukung, pengikut dan pengagum Habib Rizieq Shihab yang datang menjemput kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) mengkonfirmasi massa Rizieq Shihab banyak dan kongkrit. Untuk itu, pemerintah disarankan agar merangkul bukan 'memukul'.

"Melihat animo pendukung yang menjemput di Bandara yang begitu banyak, saya pikir ini adalah satu kekuatan politik," kata Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/11).

Dengan relaitas itu, sambung Adib, negara harus hadir dalam artian mengakomodir kepentingan-kepentingan Habib Rizieq Shihab yang selaras dengan pemerintah atau dengan kata lain menjadikan HRS sebagai mitra bukan sebaliknya yang terkesan memukul melalui narasi-narasi yang bertentangan.


"Bukan hanya lip service (basa basi) cuma sekedar mengungkapkan di media massa, melainkan ada benar-benar dirangkul untuk kepentingan bangsa dan negara, jangan seolah negara memukul," tandas Adib.

Dengan merangkul HRS, negara mampu memaksimalkan pendukung HRS yang militansinya tidak perlu diragukan. Dengan begitu, kegaduhan akibat dari perbedaan pendapat yang saat ini kerap muncul bisa tereliminasi.

"Dengan merangkul HRS dan pendukungnya saya kira akan membuat teduh proses politik di tahun 2024 yang akan datang, karena bagaimanapun ini (HRS dan pendukungnya) tidak bisa dipandang sebelah mata," imbuh Adib. '

Adib mengatakan bahwa kekuatan politik 212 dan sejenisnya hingga saat ini masih terpelihara dengan baik, jika pemerintah bisa menyamakan persepsi justru akan menguntungkan rezim Jokowi.

Adib melihat bahwa sebenarnya pemerintah atau Jokowi mampu untuk menjalin komunikasi dengan HRS dan pengikutnya, namun yang menjadi ganjalan ialah adanya komunikasi yang terputus oleh aktor-aktor penting yang bisa memainkan peranan melakukan rekonsiliasi.
 
"Saya pikir kalau aktor utama itu (Presiden, Menkopolhukam dan HRS) bisa duduk bareng saya kira bisa clear," ujarnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya