ProDEM: Aneh, Keuangan Negara Sedang Defisit Tapi Ngotot Bangun Infrastruktur Rp 2 Ribu Triliun

Kengototan pemerintahan Joko Widodo untuk kembali menggenjot proyek infrastruktur di tengah pandemi Covid-19 membuat Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule geleng-geleng kepala.

Pasalnya, dana yang dibutuhkan hingga Jokowi tutup jabatan di tahun 2024 terlalu fantastis, yaitu mencapai Rp 2.058 triliun.

Apalagi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahu bahwa hanya 30 persen yang mampu dibiayai oleh APBN.

“Aneh. Masih saja mau bangun infrastruktur senilai Rp 2.058 triliun sampai 2024, padahal tahu kalau hanya 30 persen yang mampu dibiayai oleh APBN,” tutur Iwan Sumule kepada redaksi, Selasa (10/11).

Iwan Sumule mengingatkan bahwa keuangan negara saat ini sedang defisit. Mencari utang lagi di tengah pandemi pun bukan perkara yang mudah bagi Indonesia.

Seharusnya, pemimpin negeri membuat kebijakan yang lebih arif untuk kemaslahatan rakyat Indonesia yang kini terdampak krisis kembar, ekonomi dan kesehatan.

“Mau utang pun tak ada yang mau utangin. Mau jadi apa negara ini? Pemimpin negara tak punya solusi,” tuturnya.

Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih fokus menggenjot proyek infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana membangun infrastruktur senilai Rp 2.058 triliun hingga tahun 2024.