Berita

Jaringan Media Siber Indonesia/Net

Nusantara

Ketua JMSI Lampung: Independensi Adalah Roh Wartawan

SELASA, 10 NOVEMBER 2020 | 05:54 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Herman Batin Mangku prihatin  gampang emosinya beberapa pemimpin menghadapi wartawan atau pemberitaan media di daerah belakangan ini.

Meski begitu, media apalagi wadah organisasi jangan sampai terpolitisasi bahkan dimanfaatkan di luar kepentingan jurnalistik.

"Misalnya, jika si A digasak habis-habisan, giliran si B tutup mata," ujar Herman Batin dikutip dari Kantor Berita RMOLLampung, Selasa (10/11).


Apa agi di tahun politik ini, Herman mengingatkan, jangan sampai wartawan, media, dan wadah organisasinya menjadi kehilangan independensi dan etikat baik karena ada agenda lain atau tak disadari dimanfaatkan kepentingan pihak lain.

“Wartawan menjadi pendobrak dan penyampai kritik kepada penguasa dan selalu menyuarakan suara rakyat, bukan kepentingan kelompok. Independensi adalah rohnya wartawan,” tegasnya.

Senin (9/11), Walikota Bandarlampung Herman HN marah terhadap wartawan Lampung TV sampai mengatakan hendak memecah kepala sang wartawan ketika ditanya berulang kali terkait netralitas ASN.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pernah pula mengatakan agar wartawan Kantor Berita RMOLLampung menulis yang baik-baik saja agar tidak "innalilahi". Padahal, media tersebut tak menulis berita yang dimaksud sang kepala daerah.

Dari kedua peristiwa tersebut, ada sikap wartawan, media, dan wadah media yang berbeda walau masalahnya sama-sama terkesan adanya arogansi sikap kepala daerah terhadap kerja-kerja jurnalistik, katanya.

Menurut Herman Batin, semua hal itu sebetulnya tak perlu terjadi karena sudah menjadi tugas wartawan untuk bertanya, konfirmasi, walau pertanyaannya dirasa tak nyaman oleh sang penguasa.

"Jika enggan menjawab juga tak ada-apa, cukup katakan no comment," katanya.

Hal itu, lanjutnya, untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik memeroleh informasi yang benar berlandaskan moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik, integritas, serta profesionalitas.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya