Berita

Melu Filipina Teodoro Locsin/Net

Dunia

Menlu Filipina Minta Utusannya Di PBB Memilih Kandidat Asal China Sebagai Hakim Mahkamah Internasional

SENIN, 09 NOVEMBER 2020 | 14:42 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri luar negeri Filipina Teodoro Locsin, telah memerintahkan misi negaranya di Perserikatan Bangsa-Bangsa agar memilih kandidat asal China untuk mengisi salah satu dari lima kursi di Mahkamah Internasional (ICJ) yang akan kosong tahun depan.

 â€œAnda diperintahkan untuk memberikan suara Filipina untuk kandidat China ke pengadilan internasional. Itu adalah satu-satunya instruksi Anda yang jelas,” kata Locsin di Twitter tanpa menjelaskan lebih lanjut, seperti dikutip dari Bangkok Post, Minggu (8/11).

Empat dari delapan kandidat yang memperebutkan lima posisi adalah hakim petahana yang masa jabatan sembilan tahunnya akan berakhir pada 5 Februari tahun depan. Salah satu dari empat kandidat adalah Hakim Cina Xue Hanqin, yang juga merupakan wakil presiden ICJ, yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia.

Mahkamah Internasional (International Court of Justice) adalah sebuah badan kehakiman utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 15 hakim yang dipilih untuk masa jabatan sembilan tahun oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan. Fungsi utama Mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antarnegara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ-organ resmi dan badan khusus PBB. Hakim yang telah berakhir masa jabatannya berhak untuk dipilih kembali.

Sementara itu, sebuah dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 29 Juni 2020 menunjukkan Filipina menominasikan calon lain Hakim asal Jepang yakni Yuji Iwasawa tetapi tidak untuk Xue.

Mengenai hal itu, Kementerian luar negeri mengatakan Filipina dapat mendukung lebih dari satu kandidat pada pemilihan 11 November karena akan ada lima lowongan.

Sejak berkuasa pada tahun 2016, Presiden Rodrigo Duterte telah mengupayakan hubungan yang lebih baik dengan Beijing, meskipun Filipina, terutama militernya, telah menyembunyikan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap China atas apa yang dilihatnya sebagai gangguan ke wilayahnya, penindasan terhadap para nelayan, dan penolakan akses untuk sumber energinya.

Selama ini China mengatakan perairan yang disengketakan di Laut China Selatan adalah miliknya, dan tindakannya di sana sah.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Prabowo-Gibran Perlu Buat Kabinet Zaken

Jumat, 03 Mei 2024 | 18:00

Dahnil Jamin Pemerintahan Prabowo Jaga Kebebasan Pers

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:57

Dibantu China, Pakistan Sukses Luncurkan Misi Bulan Pertama

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:46

Prajurit Marinir Bersama Warga di Sebatik Gotong Royong Renovasi Gereja

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:36

Sakit Hati Usai Berkencan Jadi Motif Pembunuhan Wanita Dalam Koper

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Pemerintah: Internet Garapan Elon Musk Menjangkau Titik Buta

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:26

Bamsoet Minta Pemerintah Transparan Soal Vaksin AstraZeneca

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:16

DPR Imbau Masyarakat Tak Tergiur Investasi Bunga Besar

Jumat, 03 Mei 2024 | 17:06

Hakim MK Singgung Kekalahan Timnas U-23 dalam Sidang Sengketa Pileg

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:53

Polisi Tangkap 2.100 Demonstran Pro-Palestina di Kampus-kampus AS

Jumat, 03 Mei 2024 | 16:19

Selengkapnya