Berita

Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Alaska: Stafsus Milenial Jadi Benalu Negara Dan Harusnya Dipecat

SENIN, 09 NOVEMBER 2020 | 14:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Jadi Benalu Negara Stafsus Milenial Harus Dipecat!

Polemik yang kembali dilakukan staf khusus milenial sejatinya sudah cukup bagi Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas.

Menurut Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), sejak dibentuk, staf khusus milenal tidak jelas dan seakan menjadi benalu bagi pemerintahan Jokowi-Maruf.


"Stafsus milenial lebih banyak menyalahgunakan wewenangnya daripada fokus memberi sumbangsih kepada negara,” tegas Koordinator Alaskan, Adri Zulpianto lewat keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (9/11).

Ketegasan Presiden Joko Widodo terhadap staf khusus milenial juga tepat untuk menjawab kegelisahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang baru-baru ini merasa gerah dengan minimnya sumbangsih milenial kepada bangsa.

“Daripada Megawati meminta Jokowi tidak memanjakan generasi milenial, semestinya meminta kepada Jokowi untuk tidak memanjakan stafsus milenial atau bahkan memecatnya sekalian," jelasnya.

Kritikan Mega soal sumbangsih milenial, kata Andri, harusnya dicontohkan terlebih dahulu olah stafsus milenial Jokowi yang memang dicitrakan sebagai perwakilan generasi milenial di Istana Negara.

"Tapi setelah dibentuk, sampai sekarang stafsus milenial sama sekali tidak membantu mengurangi masalah. Bahkan lebih menjadi beban negara dan keuangan negara dengan berbagai kasus yang muncul sehingga menjadi semacam benalu negara,” tandasnya.

Baru-baru ini, stafsus milenial presiden kembali membuat polemik dengan beredarnya surat kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN). Yang menjadi persoalan, surat tersebut menggunakan diksi 'memerintahkan' Dema menghadiri pertemuan untuk membahas soal omnibus law UU Cipta Kerja.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya