Berita

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, meminta Presiden Joko Widodo membubarkan staf khusus milenial yang tak jelas manfaatnya/Net

Politik

Stafsus Milenial Kembali Berulah, Nasir Djamil: Tidak Jelas Tupoksinya, Bubarkan!

SENIN, 09 NOVEMBER 2020 | 10:23 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Staf khusus (stafsus) milenial Presiden Joko Widodo kembali jadi sorotan publik.

Sorotan diarahkan kepada Aminuddin Maruf yang ketahuan mengirim surat perintah kepada dewan eksekutif mahasiswa (DEMA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia untuk hadir dalam acara pembahasan UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan Andi Taufan Garuda Putra, yang melayangkan surat perintah kepada seluruh camat di Indonesia untuk membantu perusahaannya PT Amartha.


Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, menyayangkan Presiden Jokowi yang tidak mengindahkan sarannya dahulu untuk membubarkan stafsus milenial.

“Kalaulah presiden mengikuti saran saya, agar keberadaan staf khusus milenial itu dibubarkan, tentu kejadian ini tak akan terulang lagi,” ucap Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/11).

Legislator dari Fraksi PKS ini mengatakan, dengan adanya tindakan berulang dari stafsus milenial ini, menunjukkan tupoksi mereka tidak jelas.

“Karena itu, untuk sekian kalinya, saya menyarankan agar staf khusus milineal itu dihapus. Karena, tidak ada manfaatnya, kecuali hanya sedikit dan memberatkan anggaran,” tegasnya.

Politisi asal Aceh ini mengaku prihatin kejadian tersebut kembali terulang dari lingkaran istana dan seakan mencoreng nama baik presiden. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi oleh presiden terhadap para stafsus milenial.

“Saya prihatin dengan cara pengelolaan negara oleh presiden di periode kedua ini. Seperti tak ada kontrol dan evaluasi terhadap keberadaan staf khusus milenial,” tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

"Surat" dari MSCI, Gempa di IHSG

Sabtu, 31 Januari 2026 | 08:06

Jelang Harlah ke-100 NU, Ribuan Warga Nahdliyyin Padati Istora Senayan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:58

Sebelum Letakkan Jabatan, Mahendra Siregar Beri Sinyal Positif untuk Danantara

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:51

Kevin Warsh, Veteran Bank Sentral Calon Ketua The Fed

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:41

OJK Buka Pintu bagi Danantara dalam Rencana Demutualisasi BEI

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:17

Donald Trump Resmi Tunjuk Kevin Warsh sebagai Ketua The Fed

Sabtu, 31 Januari 2026 | 07:04

Pantai Larangan Tegal Penuh Kayu Gelondongan dari Gunung Slamet

Sabtu, 31 Januari 2026 | 06:29

Polri di Bawah Presiden Pastikan Tugas Kamtibmas Berjalan Baik

Sabtu, 31 Januari 2026 | 06:06

Yel-yel Panitia Haji

Sabtu, 31 Januari 2026 | 05:49

LaNyalla Dorong Pemulihan Cepat Ekosistem Pulau Gili Iyang

Sabtu, 31 Januari 2026 | 05:20

Selengkapnya