Pertaruhan Integritas Ilmuwan Dalam Politisi Cendekia

ILMUWAN sejati tidak akan berpihak berdasarkan posisinya, melainkan pada kebenaran. Karena kedudukan ilmuwan harus objektif dan berpikir secara tidak parsial. Selain itu, ilmuwan harus terbuka pada obervasi baru yang bisa jadi berbeda dengan ekspektasinya.

Bersikap objektif menjadi utama karenanya pemikiran harus berbasis pada data, fakta, dan pengetahuan yang berpijak pada kebenaran. Dengan cara ini, kepentingan pribadi akan dapat ditekan.

Sedangkan posisi politik praktis tidak memerlukan pemikiran yang konsekuen, sebagaimana kebenaran keilmuwan. Yang diperlukan adalah kepentingan sesaat.

Begitulah posisi kekuasaan. Kadang seseorang yang memegang kekuasaan akan menggeser nilai kebenaran akademik.

Karenanya, dari penjabaran di atas setidaknya diketahui ciri khas ilmu adalah objektif, rasional, terbuka untuk diuji, bebas nilai, dan juga benar atau salah.

Sedangkan politik lebih berada di wilayah ideologis bersifat subjektif, tertutup, irrasional, dan berorientasi bukan pada benar atau salah, melainkan menang atau kalah.

Hadirnya Prof Mahfud MD dari kalangan ilmuan di ranah organ kekuasaan sebenarnya adalah momen untuk meluruskan birokrasi, dan diharapkan mewarnai kinerja pemerintahan sesuai nilai dan prinsip keilmuan.

Sebagai seorang Menterimyang berasal dari ilmuwan, seharusnya memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan berpikir membuat formulasi bagaimana perkembangan hukum dan penegakannya supaya menjadi lebih baik, bukan sebaliknya.

Sikap karakteristik keilmuwan tidak boleh hilang begitu dalam kekuasaan. Tidak boleh berubah apalagi sampai menimbulkan kecemasan dalam masyarakat.

Karena itu, sebagai seorang ilmuwan atau cendikia yang juga menjabat amanah dalam organ kekuasaan sejatinya harus memiliki tanggung jawab dalam hal memelihara dan menjaga ilmu. Agar ilmu tetap ada dalam jalan kebaikan dan kebenaran.

Karena norma masyarakat ilmiahlah yang memberikan nilai dasar dan makna kepada setiap ilmuwan. Karena akal yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa harus digunakan untuk memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin orang, bukan pada kekuasaan atau kepentingan sesaat.

Azmi Syahputra
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha)