Berita

Presiden Kolombia Ivan Duque/Net

Dunia

Percepat Proses Reintegrasi, Presiden Ivan Duque Bertemu Mantan Pemimpin Gerilyawan Kolombia FARC

SABTU, 07 NOVEMBER 2020 | 09:59 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden Kolombia Ivan Duque dilaporkan telah melakukan pertemuan dengan sejumlah mantan pemimpin gerilyawan FARC pada Jumat ( 6/11) waktu setempat. Menurut penasihat utama negara, dalam pertemuan itu Duque berjanji untuk mempercepat integrasi mantan gerilyawan menyusul perjanjian damai 2016.

Komitmen Duque datang selama pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara presiden garis keras dan para pemimpin bekas gerakan gerilyawan kiri di Bogota.

Duque, yang terkenal kritis terhadap aspek-aspek kesepakatan damai yang menurutnya terlalu lunak terhadap FARC, "berjanji untuk memajukan proses reintegrasi," kata Emilio Archila, seorang penasihat penting pemerintah pasca-konflik yang menghadiri pertemuan tersebut, seperti dikutip dari AFP, Jumat (6/11).

Pertemuan di istana kepresidenan tersebut menyusul pawai 10 hari di Bogota yang dilakukan oleh mantan gerilyawan untuk menuntut pemerintah memenuhi komitmennya di bawah kesepakatan damai 2016 yang menyebabkan pelucutan senjata 13.000 pejuang dan mengubah FARC menjadi sebuah partai politik.

Para mantan gerilyawan mengatakan mereka membutuhkan perlindungan yang lebih besar karena nyawa mereka semakin terancam dari kelompok gerilya lain dan organisasi penyelundup narkoba.

Alasan pawai tersebut adalah untuk menarik perhatian pada pembunuhan 237 mantan rekan mereka sejak 2016.

Pastor Alape, pemimpin partai politik yang muncul dari FARC setelah dilucuti, mengatakan bahwa tindakan Duque akan membantu melawan "stigmatisasi" yang katanya mendorong kekerasan terhadap 13.000 orang yang dilucuti.

"Ada kesepakatan untuk memperkuat dan mempercepat proses reintegrasi" selama sisa 22 bulan jabatan Duque, kata Alape usai pertemuan. Masa jabatan pemimpin sayap kanan itu akan berakhir pada Agustus 2022.

Kedua belah pihak sepakat untuk mempelajari langkah-langkah tambahan untuk melindungi mantan pemberontak dari pembangkang yang menolak perjanjian perdamaian dan kelompok ilegal lainnya yang menurut pihak berwenang bertanggung jawab atas serentetan pembunuhan.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

SPS Aceh Dinobatkan sebagai SPS Provinsi Terbaik 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 05:53

Hari Ini Nasdem Muara Enim Buka Penjaringan Balon Bupati dan Wabup

Rabu, 01 Mei 2024 | 05:36

Prof Sugianto Janjikan Netralitas ASN pada Pilkada 2024 kalau Ditunjuk jadi Pj Bupati

Rabu, 01 Mei 2024 | 05:14

Teriakan "Ijeck Gubernur" Menggema di Syukuran Kosgoro 1957 Sumut

Rabu, 01 Mei 2024 | 04:58

Dihiasi 2 Penalti, Bayern Vs Madrid Berakhir 2-2

Rabu, 01 Mei 2024 | 04:46

Dai Kondang Ustaz Das'ad Latif Masuk Daftar Kandidat Nasdem untuk Pilwalkot Makassar

Rabu, 01 Mei 2024 | 04:22

Jelang Pilkada, Pj Gubernur Jabar Minta Seluruh ASN Jaga Netralitas

Rabu, 01 Mei 2024 | 03:58

Ekonomi Pakistan Semakin Buruk

Rabu, 01 Mei 2024 | 03:37

Kader PKB Daftar sebagai Bacabup Aceh Besar lewat Demokrat

Rabu, 01 Mei 2024 | 03:29

Ngaku Punya Program Palembang Bebas Banjir, Firmansyah Hadi Daftar di PDIP

Rabu, 01 Mei 2024 | 02:31

Selengkapnya