Berita

Presiden Prancis, Emmanuel Macron/Net

Dunia

Ingin Perketat Perbatasan Schengen, Macron Cari Dukungan Ke Jerman Hingga Austria

JUMAT, 06 NOVEMBER 2020 | 09:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Eropa, khususnya wilayah Schengen, harus meningkatkan kontrol yang lebih ketat di perbatasan untuk menghindari masuknya jaringan terorisme.

Pesan itu disampaikan oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron saat melakukan kunjungan ke perbatasan Prancis-Spanyol pada Kamis (5/11), seperti dimuat Reuters.

Macron mengatakan, kontrol yang ketat perlu dilakukan untuk mengekang imigrasi klandestin yang biasanya menjadi jalan masuk geng kriminal atau jaringan teroris.


"Saya mendukung perombakan mendalam Schengen untuk memperkuat keamanan perbatasan bersama kami dengan pasukan perbatasan yang tepat," kata Macron.

Bukan sekadar pesan, Macron mengungkap ia akan menyampaikan proposal tersebut dalam pertemuan puncak Uni Eropa pada Desember mendatang.

Untuk saat ini, Prancis tengah menggalang dukungan negara-negara lain atas proposalnya. Beberapa yang menjadi target adalah Jerman, Belanda, dan Austria.

Proposal Macron sendiri muncul ketika dalam beberapa pekan terakhir Prancis dan Austria dilanda serangan teror.

Pada 29 Oktober, seorang pria Tunisia, Brahim Aouissaoui, membunuh tiga orang di sebuah gereja di Nice. Brahim diketahui telah tiba di pulau Lampedusa, Italia, yang terletak di Afrika Utara, lima pekan sebelumnya. Setelah pindah ke daratan, Aouissaoui melakukan perjalanan ke Prancis dengan kereta api beberapa jam sebelum melancarkan serangannya.

Setelahnya, seorang penyerang menewaskan empat korban di Wina setelah melakukan perjalanan ke Slovenia pada Juli untuk membeli amunisi.

Macron mengatakan, serangan-serangan tersebut adalah peringatan bagi Eropa akan adanya risiko serangan teror.

Wilayah atau zona Schengen terdiri dari 22 dari 27 negara anggota Uni Eropa, serta Islandia, Norwegia, Swiss, dan Lichtenstein. Sebanyak 26 negara tersebut menghapus kebijakan paspor dan semua jenis kontrol perbatasan pada masing-masing negara.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya