Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Akun Mantan Penasihat Trump Tentang Pemenggalan Pejabat Pemerintah Disemprit Twitter Dan Dihapus YouTube

JUMAT, 06 NOVEMBER 2020 | 08:57 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Twitter melarang akun yang terkait dengan mantan kepala strategi Gedung Putih, Steve Bannon, pada hari Kamis. YouTube bahkan menghapus salah satu videonya setelah dia menyerukan pemenggalan dua pejabat federal.

Mantan penasihat Trump itu, dalam sebuah video untuk rekaman podcastnya, mengatakan dia ingin memenggal kepala Direktur FBI Christopher Wray dan Dr. Anthony Fauci, ahli penyakit menular andalan pemerintah.

Bannon mengatakan dia akan 'menaruh kepala di tombak' sebagai "peringatan kepada birokrat federal'  merujuk pada Inggris era Tudor.


"Akun @WarRoomPandemic telah ditangguhkan secara permanen karena melanggar Peraturan Twitter, khususnya kebijakan kami tentang pemujaan kekerasan," kata Twitter dalam sebuah pernyataan. Platform tersebut memiliki  kebijakan yang kuat  untuk menentang pemujaan kekerasan, seprti dikutip dar NBC News, Jumat (6/11).

YouTube mengatakan telah menghapus video dan memberikan 'teguran' pada akun tersebut. Bila sampai teguran ketiga akun tersebut tetap menyalahi peraturan, maka perusahaan akan memblokirnya. Teguran untuk sementara ini hanya menonaktifkan pengunggahan, setidaknya selama seminggu, menurut YouTube.

“Kami telah menghapus video ini karena melanggar kebijakan terhadap penghasutan kekerasan. Kami akan terus waspada saat kami menegakkan kebijakan kami dalam periode pasca pemilihan," kata juru bicara YouTube Alex Joseph dalam sebuah pernyataan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya