Berita

Budi Gunadi Sadikin/Net

Bisnis

Realisasi PEN Baru 51,9 Persen, Apa Yang Dilakukan Pemerintah Memaksimalkan Serapan?

KAMIS, 05 NOVEMBER 2020 | 10:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tanggal 2 Novemver 2020 baru sekitar 51,9 persen, atau sebesar Rp 366 triliun dari total anggaran sebanyak Rp 695,2 triliun.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) PEN, Budi Gunadi Sadikin menerangkan, pada kuartal ketiga (Q3) Satgas berhasil merealisasi anggaran sebesar Rp 150 triliun.

"Satgas PEN sudah berhasil menyalurkan lebih dari Rp 150 t di Q3 sebagai dukungan untuk menjaga defisit dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q3," ujar Budi dalam jumpa pers yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (4/11).


Sesuai arahan presiden, Satgas PEN kata Budi, berusaha memaksimalkan serapan anggaran di kuartal keempat (Q4). Di mana, targetnya bisa terserap minimal Rp 100 triliun.

Beberapa pos anggaran yang akan didorong Satgas PEN untuk bisa memaksimalkan serapan antara lain, program perlindungan sosial yang dijalankan di Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemnterian PDTT.

"Perlindungan sosial ini ada yang anggarannya kementerian sosial sebesar Rp 128,8 triliun, dari sisa Rp 203,9 triliun di program perlindungan sosial. Dan memang ada beberapa kementerian lain juga yang besar seperti Kementerian Tenaga Kerja itu ada bantuan subsidi gaji sekitar Rp 30 triliunan," ungkapnya.

"Kemudian, ada menteri desa juga yang terkait dengan bantuan langsung tunai desa itu ada 31 triliun sama ada program kartu prakerja yang masuk kategori program perlindungan sosial," demikian Budi Gunadi Sadikin.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya