Berita

Irjen Napoleon Bonaparte/Ist

Presisi

Soal "Petinggi Kita" Di Sidang Irjen Napoleon, Polri: Kalau Ngaku Di BAP Pasti Dikejar Penyidik

SELASA, 03 NOVEMBER 2020 | 17:42 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Polri menyayangkan Irjen Napoleon Bonaperte menyebut "Petinggi Kita" dalam dakwaannya di Penghadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat namun tidak diutarakan kepada penyidik sehingga bisa dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Jika pengakuan itu tertuang di dalam BAP, kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Awi Setiyono, penyidik Bareskrim tentunya bakal melakukan pengembangan terhadap kesaksian itu.

"Kalau di dalam proses penyidikan yang bersangkutan itu di BAP bunyi demikian, pastikan penyidik akan mengejar keterkaitan kesakian dari saksi-saksi yang lain maupun jawaban-jawaban dari tersangka sendiri. Pasti akan dikejar itu, tapi faktanya bawasannya ybs sewaktu diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik tidak ada. Kalimat itu tidak ada, jawaban itu tidak ada," kata Awi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11).


Namun demikian, sambung Awi, dakwaan tersebut biar menjadi fakta persidangan sehingga Polri tentunya akan melihat perkembangan kedepannya.  

"Bagaimana kelanjutannya tentunya nanti kita sama-sama lihat ini kan baru awal," tekan Awi.

Dalam persidangan, dakwaan Irjen Napoleon Bonaparte yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut, mantan Kadiv Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri itu menjual nama "Pimpinan Kita" untuk meminta tambahan uang suap dari Djoko Tjandra melalui rekannya Tommy Sumardi untuk menghapus red notice sehingga hilang dari DPO Imigrasi.

Jaksa mengungkap, Napoleon menjual nama pimpinan Polri guna meminta uang Rp7 miliar dari yang sebelumnya dipatok hanya Rp3 miliar.

"Ini apaan nih segini, ga mau saya. Naik ji jadi tujuh (Rp7 Miliar) ji soalnya kan buat depan juga, bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau dan berkata ‘petinggi kita ini’,” ujar Jaksa saat membacakan surat dakwaan untuk terdakwa Napoleon Bonaparte di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (2/11).


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya