Berita

Anggota Komisi XI DPR, Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Politik

Salahkan Kolonial, Didi Irawadi: Ibu Sri Mulyani Tidak Elok Meratapi Masa Lalu

SELASA, 03 NOVEMBER 2020 | 10:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Keuangan, Sri Mulyani seolah-olah menyalahkan penjajah kolonial yang telah memporakporandakan ekonomi nasional hingga saat ini.

Anggota Komisi XI DPR, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, jika Sri Mulyani merasa penjajah di zaman kolonial sebagai biang kerok rusaknya tatanan ekonomi nasional, maka perlu diperjuangkan olehnya.

"Agak terlalu jauh kita melihat ke masa kolonial Belanda. Tetapi jika ada yang masih bisa diperjuangkan, untuk mengejar apa yang menjadi hak bangsa Indonesia di masa lalu, tentu silakan bagi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, jika bisa mengejar dan memperjuangkannya," kata Didi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (3/11).

Dia menerangkan tidak ada negara lain yang menyalahkan para penjajah soal ekonomi. Didi malah melihat banyaknya negara-negara yang justru bangkit setelah dijajah.

"Sesungguhnya banyak negara lain yang pernah hancur lebur karena kalah perang, seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan. Namun kemudian mereka menjadi negara yang sejahtera. Bahkan bisa mengalahkan negara yang pernah mengalahkannya. Lihatlah Jerman dan Jepang, kenapa bisa bangkit cepat, tidak lain karena disiplin, kerja keras dan terus menciptakan SDM yang unggul," katanya.

"Atau eks negara jajahan seperti Malaysia, Singapura tetapi tetap menjadi negara yang sejahtera di kemudian hari. Paling tidak negara Malaysia. Sama dengan kita pernah dijajah, tetapi saat ini lebih makmur dari kita," imbuh Didi menambahkan.

Legislator Demokrat ini menegaskan, Sri Mulyani tidak patut menyalahkan masa lalu. Dia meminta agar Menkeu dua periode itu agar mengoptimalkan SDA dan SDM di Indonesia yang bisa membangkitkan ekonomi nasional.

"Dalam konteks Indonesia tidak sepatutnya untuk terus menyalahkan dan meratapi masa lalu. Haruslah tetap bisa mengoptimalkan keunggulan komparatif yang ada, yakni agraris dan laut. Belum lagi sumber daya alam yang ada. Plus tentu terus membangun sumber daya manusia yang unggul. Dengan catatan korupsi, birokrasi nakal dan malapraktek kekuasaan lainnya terus kita perangi dan berantas," tutup Didi Irawadi.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Jelang Piala AFF dan AFC, 36 Pemain Masuk Seleksi Tim U-16 Tahap Dua

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:02

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Warga DIminta Tak Beraktivitas

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:25

Kemnaker Gelar Business Meeting Pengembangan SDM Sektor Pariwisata

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:11

2.098 Warga Terjangkit DBD, Pemkot Bandung Siagakan 41 Rumah Sakit

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:01

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan Ringan

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:21

Warga Diimbau Lapor RT sebelum Mudik Lebaran

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:11

Generasi Z di Jakarta Bisa Berkontribusi Kendalikan Inflasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:04

Surat Dr Paristiyanti Nuwardani Diduga jadi Penyebab TPPO Farienjob Jerman

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:00

Elektabilitas Cak Thoriq Tak Terkejar Jelang Pilkada Lumajang

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:42

Satpol PP Diminta Jaga Perilaku saat Berinteraksi dengan Masyarakat

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:31

Selengkapnya