Banyak Makan Nyawa Warga Sipil, Konflik Nagorno-Karabakh Dapat Dianggap Kejahatan Perang

Serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil di Nagorno-Karabakh telah menyalahi hukum humaniter internasional dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

Begitu yang disampaikan oleh Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Michele Bachelet pada Senin (2/11). Ia menegaskan kembali seruan kepada Azerbaijan dan Armenia untuk menghentikan serangan terhadap kota-kota, sekolah dan rumah sakit di daerah kantong gunung.

“Sebaliknya, rumah-rumah hancur, jalanan menjadi puing-puing, dan orang-orang terpaksa mengungsi atau mencari keselamatan di ruang bawah tanah,” katanya, seperti dikutip Reuters.

"Serangan semacam itu harus dihentikan dan mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya, atau memerintahkannya, harus dimintai pertanggungjawaban," sambung dia.

Hanya beberapa jam setelah kesepakatan Jenewa pada Jumat (30/10), untuk menghindari penargetan warga sipil yang disengaja, Azerbaijan dan pasukan etnis Armenia di Nagorno-Karabakh sekali lagi menuduh satu sama lain melakukan penembakan di daerah pemukiman.

Mengutip data dari kedua sisi konflik, Bachelet mengatakan sekitar 40 ribu Azeri telah mengungsi sementara akibat pertempuran terakhir sementara sekitar 90 ribu etnis Armenia telah melarikan diri dari Nagorno-Karabakh dan saat ini berada di Armenia.

Kelompok hak asasi internasional juga menuduh kedua belah pihak menggunakan munisi tandan yang dilarang, paling baru dalam penembakan di kota Azeri Barda pada Rabu (28/10).

Secara terpisah, Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan menyerukan penyelidikan keberadaan tentara bayaran asing di Nagorno-Karabakh setelah pasukan etnis Armenia mengatakan mereka telah menangkap dua pejuang dari Suriah.

Pertempuran sengit berlanjut di sepanjang garis depan konflik yang telah menewaskan sedikitnya 1.000 orang, dan mungkin lebih banyak lagi. Nagorno-Karabakh secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan tetapi dihuni dan dikendalikan oleh etnis Armenia.