Berita

Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah/RMOL

Dunia

Potensi Internasionalisasi Isu Papua Jika AS Berada Di Bawah Kepemimpinan Joe Biden

SENIN, 02 NOVEMBER 2020 | 19:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) selalu menjadi sorotan setiap negara, tidak terkecuali Indonesia. Bagaimanapun, sebagai kekuatan besar, AS memiliki pengaruh terhadap kebijakan negara lain.

Dalam kaitan ini, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah cukup menyoroti kemungkinan perubahan kepemimpinan dari AS dan dampaknya bagi Indonesia.

Berbicara dalam RMOL World View betajuk "Indonesia Kembali ke Pelukan Teman Lama?" pada Senin (2/11), Teuku menuturkan, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh Indonesia jika Joe Biden dari Partai Demokrat dapat mengambil kursi petahana, Presiden Donald Trump.


Sebagai Demokrat, Biden akan lebih fokus pada isu-isu terkait dengan hak asasi manusia (HAM). Seperti banyak negara lain, Indonesia sendiri masih berkutat dengan isu pembangunan HAM, khususnya di Papua yang menjadi perhatian banyak negara lain.

Untuk itu, ia menjelaskan, Indonesia harus bersiap jika isu HAM akan disoroti oleh AS, terlebih sekarang negara ini menjadi perhatian karena dianggap sebagai wilayah yang strategis bagi rivalitas Washington dengan Beijing.

"Sebagai negara demokratis, seringkali mereka (AS) berkilah, mendapatkan tekanan dari dalam negeri untuk hirau atas aspek-aspek HAM di Papua," ujar Teuku.

"Kita harus hindari hal itu. Caranya ya dari dalam negeri Indonesia sendiri, bilateral dengan Amerika, regional, dan glonal. Harus benar-benar kita praktikan," lanjutnya.

Dari dalam negeri, Teuku menjelaskan, Indonesia harus membangun Papua sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

"Dan untuk Papua ya indikatornya teruji, pembangunan yang AS katakan sebagai Sustainable Development Goals (SDG). Untuk pemerintah indikatornya good governance. Kemudian untuk pejabat-pejabat namanya corruption index," terang dia.

Dalam kerangka bilateral, ia juga menambahkan, Indonesia harus berani menegaskan integritas dan kedaulatan teritorial pada semua negara, tidak terkecuali AS.

Sehingga tidak ada lagi negara lain yang mempertanyakan proses politik maupun kedaulatan Indonesia.

Di regional, Indonesia sudah tergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG). Di sana, kata Teuku, Indonesia harus membuktikan kredibilitas dan menekankan bahwa kritik terhadap Papua tidak beralasan.

Selain itu, Indonesia juga harus mengawasi arus warga asing ke Papua. Polisi, TNI, maupun intelijen harus lebih aktif melihat siapa yang datang ke Papua.

"Terus terang, kita sangat sulit mengawasi Papua. Tapi kalau kita tidak awasi dengan baik, ya saya khawatir skenario seperti 'internasionalisasi Papua' berjalan sesuai yang tidak kita harapkan," imbau Teuku.

"Jadi mau tidak mau, ada tidak ada tekanan dari manapun, kita harus meningkatkan harkat masyarakat kita di Papua," tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya