Ketua Umum KAKI, Arifin Nurcahyono/Net
Pembangunan Water Front City tahap 1 di Pontianak, Kalimantan Barat, yang dibanggakan dan diapresiasi Presiden Joko Widodo disinyalir mulai jadi bancakan para oknum koruptor.
Indikasi ini diperoleh Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI)
karena pembangunan tahap 1 yang menggunakan kontraktor dengan sub bidang SI001 (konstruksi saluran air, dkk), dipaksakan menjadi SI003 (konstruksi jalan raya).
Padahal tidak ada korelasi subbidang tahap 1 dan 2 dengan lanjutan yang sekarang.
Padahal tidak ada korelasi subbidang tahap 1 dan 2 dengan lanjutan yang sekarang.
"Kami menduga ada permainan. Jangan sampai proyek yang sudah dibanggakan Presiden Jokowi ini menjadi semrawut karena perbedaan bidang pada kontraktor yang mengerjakan," ucap Ketua Umum KAKI, Arifin Nurcahyono, melalui keterangannya, Senin (2/11).
Indikasi lainnya terlihat dalam pembangunan tahap 2 yang sudah dikerjakan 319 meter, mencakup dari pekerjaan 834 meter lanjutan yang akan dikerjakan.
KAKI pun menduga ada
mark up dalam pengerjaan tahap 2 ini. Karena hanya 527 meter yang akan dikerjakan di tahap 3. Padahal pagu anggaran tetap sama dengan tahap 1 yang 800 meter.
Ditambahkan Arifin, Presiden Jokowi sangat mengharapkan proyek ini dapat membangun paradigma di masyarakat yang tinggal di tepi Sungai Kapuas menjadi lebih baik. Sehingga Jokowi sangat mengapresiasi proyek ini.
Namun, tegas Arifin, jangan sampai kekaguman Jokowi dimanfaatkan oleh oknum-oknum koruptor yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-sebesarnya tanpa peduli pada visi misi jangka panjang yang diinginkan oleh masyarakat dan Presiden.
"Komite Anti Korupsi Indonesia mendesak Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk memeriksa ketidakberesan proyek-proyek yang diduga di-mark up," tutup Arifin Nurcahyono.
