Berita

Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah dalam RMOL World View betajuk "Indonesia Kembali ke Pelukan Teman Lama?" pada Senin, 2 November 2020/RMOL

Bisnis

Setelah Dapat Perpanjangan GSP, Indonesia Harus Fokus Pada UMKM

SENIN, 02 NOVEMBER 2020 | 17:38 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi telah memperpanjang fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang dapat dijadikan oleh Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Demikian yang disampaikan oleh pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah dalam RMOL World View betajuk "Indonesia Kembali ke Pelukan Teman Lama?" pada Senin (2/11).

Teuku mengatakan, perpanjangan GSP merupakan dampak langsung dari kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo ke Indonesia pada Kamis (29/10).


Diperpanjang pada Jumat (30/10), GSP menurut Teuku menjadi bukti berhasilnya diplomasi Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, dengan AS. Mengingat Indonesia sendiri sudah bukan lagi dimasukkan dalam kategori negara berkembang yang menjadi syarat pemberikan fasilitas GSP secara unilateral oleh AS.

"Mungkin dari kedatangan Pompeo kemarin, kedua negara bisa berbicara lebih real tentang status Indonesia yang terdampak oleh Covid-19 ini, sehingga status Indonesia bisa dinormalkan kembali oleh AS menjadi developing countries dan GSP itu dapat diberikan," terangnya.

Teuku menyoroti, fasilitas GSP atau pembebasan bea masuk impor barang ke AS sangat berpengaruh bagi sektor UMKM. Sehingga ia pun berharap perpanjangan tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh pemerintah untuk fokus pada sektor tersebut.

"Saya berhadap kode ini ditafsirkan sangat baik oleh Indonesia. Jadi dalam hal ini pemerintah hendaknya menyegerakan keberpihakannya pada UMKM," kata Teuku.

Beberapa hal yang dapat pemerintah lakukan dengan melakukan pendampingan, birokrasi, akuntansi, hingga promosi. Lebih lanjut, ia juga berharap Indonesia dapat memperbanyak perdagangan langsung.

"Jadi UMKM kita masuk pasar AS tidak perlu negara ketiga. Karena kalau lewat negara ketiga, competitive advantage akan dirasakan pihak lain," jelasnya.

Di samping itu, Pompeo juga mengatakan, keberhasilan Indonesia untuk mendorong AS memperpanjang GSP menjadi langkah awal. Menurutnya, Indonesia pun dapat mendorong AS untuk mengalihkan perusahaan-perusahaannya yang terdampak di China.

"Hendaknya kita jangan cepat puas, kita harus mengingatkan Pompeo untuk mengalihkan perusahaan-perusahaan AS yang terdampak di China," imbaunya.

GSP merupakan fasilitas perdagangan yang diberikan secara unilateral oleh AS kepada negara-negara berkembang sejak 1974. Indonesia sendiri mendapatkan fasilitas GSP untuk pertama kalinya pada 1980.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya