Berita

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menlu AS Mike Pompeo/Net

Ekbis

AS Tarik Status Negara Maju Dari Indonesia, Ini Alasannya

SENIN, 02 NOVEMBER 2020 | 11:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Amerika Serikat menarik status negara maju yang mulanya diberikan kepada Indonesia oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Februari lalu.

Hal itu dipastikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yang menyatakan Indonesia kembali mendapat fasilitas bebas bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP) untuk produk-produk impor dari Indonesia.

Kebijakan itu dikeluarkan Pemerintah Amerika Serikat melalui United States Trade Representative (USTR), yang diputuskan usai melakukan analisa terhadap fasilitas GSP untuk Indonesia selama kurang lebih 2,5 tahun sejak Maret 2018.

Retno menjelaskan, fasilitas GSP diberikan secara unilateral pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1974.

"Indonesia pertama kali dapat GSP pada tahun 1980," ujar Retno Marsudi dalam acara Press Briefing, Minggu (1/11).

Nantinya, lanjut Retno, Indonesia diperkirakan bakal menerima manfaat GSP untuk 3.572 pos tarif yang mencakup produk manufaktur, semimanufaktur, pertanian, perikanan dan industri premier.

Selain itu, kesepakatan perdagangan secara terbatas atau Limited Trade Deal (LTD) antara Indonesia dan Amerika Serikat akan dilakukan pemerintah usai mendapat fasilitas GSP ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, negosiasi Indonesia-Amerika akan dilakukan secara optimal untuk kerjasama perdagangan, investasi hingga sektor informasi, komunikasi dan teknologi.

"Diharapkan dapat membantu mendongkrak perdagangan dua arah Indonesia dan AS hingga mencapai 60 miliar dolar AS pada tahun 2024," ujar Luhut pada Minggu (1/11).

Pada Februari lalu, Kantor perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) mencabut status Indonesia sebagai negara berkembang bersama sejumlah negara seperti Brazil, India, China, Korea Selatan, Malaysia, Thailand hingga Vietnam.

Alasan USTR mengambil keputusan tersebut adalah agar negara-negara tersebut tidak memperoleh perlakuan khusus dalam perdagangan internasional.

Setali tiga uang, Presiden AS Donald Trump juga menjadi bahan penilaian USTR menetapkan kebijakan tersebut. Sebab, Trump merasa frustrasi karena World Trade Organization (WTO) memberikan perlakukan khusus terhadap negara-negara berkembang dalam perdagangan internasional.

Trump tidak rela jika negara seperti China dan India dimasukkan ke dalam daftar negara berkembang, yang mengakibatkan produk-produk ekspornya dijual lebih murah, dan dapat menggilas produk sejenis di negara maju seperti negeri Paman Sam.

Populer

Otto Hasibuan: Pertamina Menang Gugatan Rp 1,5 T dan 23 Juta Dolar AS Kasus Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 12:57

Geruduk DPRD Jabar, Emak-emak Bentangkan Spanduk “Kaesang-Gibran Gate Harus Tuntas, Jika Tidak Jokowi Mundur”

Senin, 24 Januari 2022 | 13:31

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Rizal Ramli: Pakde Jokowi, Tolong Jelaskan Siapa Akan Tinggal di Ibu Kota Negara Baru?

Senin, 17 Januari 2022 | 22:04

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

Pesan untuk Ubedilah Badrun, Adhie Massardi: Bersiaplah Hadapi Segala Hal yang Tidak Masuk Akal Sekalipun

Minggu, 16 Januari 2022 | 06:55

Dosen UAI: Pelaporan Ubedilah Badrun Sepertinya untuk Menekan agar Cabut Laporan

Senin, 17 Januari 2022 | 08:27

UPDATE

Belgia Setujui Suntikan Keempat Vaksin Covid-19 untuk Lindungi Warga yang Rentan

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:37

Kenangan Nurul Ditinggal Maura, Putri Sulungnya

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:35

Pendaftaran Parpol Dimulai 1 Agustus 2022, Begini Alur hingga Pencoblosan Pemilu 2024

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:28

Kasus Baru Meningkat, Jerman Belum akan Cabut Aturan Pembatasan Covid-19

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:10

Nasdem Wanti-wanti Calon Kepala Otorita Jangan Sampai Bikin IKN Mangkrak

Selasa, 25 Januari 2022 | 11:01

Sambut Penetapan Jadwal Pemilu 2024, Gus Jazil: Saatnya Tancap Gas

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:46

Pemilu 14 Februari 2024, PKB Patok Target 100 Kursi dan Cak Imin Presiden

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:45

Dituding Terlibat Pemblokiran Akun WeChat PM Australia, China Tegaskan Tidak Pernah Tertarik Campuri Urusan Asing

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:28

Apresiasi Langkah Kapolri Rekrut Santri Jadi Polisi, PKB: Sangat Luar Biasa

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:21

Jakarta Masih PPKM Level 2 Sepekan ke Depan

Selasa, 25 Januari 2022 | 10:20

Selengkapnya