Berita

Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono/Net

Politik

Listrik Bekasi Padam Lebih Dari 2 Jam, Arief Poyuono: Erick Thohir Harus Pecat Semua Direktur Dan Komisaris PLN

MINGGU, 01 NOVEMBER 2020 | 14:50 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemadaman listrik yang terjadi di Kota Bekasi pada siang ini, Minggu (1/11) tidak hanya menyulut kekesalan warga. Tapi juga mendapat kritik tajam dari Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono.

“Listrik di Bekasi Kota sudah mati dari jam 12.00 sampai sekarang (14.40),” ujarnya meluapkan kekesalan pada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.

Secara khusus Arief Poyuono mengkritik Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan plat merah yang memonopoli setrum di negeri ini. Menurutnya, kinerja buruk PLN bisa membuat berbagai program Presiden Joko Widodo dalam memulihkan ekonomi nasional gagal.


Arief Poyuono menjelaskan bahwa di saat pandemi, banyak masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya secara virtual. Artinya, mereka membutuhkan pasokan listrik secara stabil agar bisa terus bekerja.

“Dengan matinya listrik PLN, maka akan mempengaruhi BTS provider, internet mati juga. Ini baterei hape juga tinggal 15 persen,” sambungnya.

Secara tegas, Arief Poyuono mendorong Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera bersikap. Dia mendesak Erick untuk mencopot semua direktur dan komisaris PLN. Sebab mereka berpotensi membuat sebaran corona semakin tinggi lagi.

“Orang jadinya harus ketemu kan karena listrik mati, internet mati. Artinya berpotensi menambah sebaran corona,” ujar Arief Poyuono yang tinggal di Harapan Indah, Kota Bekasi.

“Menteri Erick harus memecat seluruh jajaran direksi dan komisaris PLN,” sambungnya.

Menurutnya, pemecatan itu penting dilakukan. Khususnya untuk memastikan keinginan Presiden Joko Widodo mendatangkan investor ke dalam negeri benar-benar tercapai.

Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini menilai UU Ciptaker yang sudah disahkan akan percuma jika infrastruktur utama seperti listrik masih mengalami gangguan.

“Kalau PLN kerja rikiplik gini, mana ada investor mau dateng.  Pemulihan ekonomi bisa gagal, percuma menko perekonomian bekerja keras, tapi tidak disupport listrik,” pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya