Walau Joe Biden Menang, Kunjungan Menlu Pompeo Ke Indonesia Tak Akan Sia-sia

Lusa, Amerika Serikat (AS) akan mengelar pemilihan presiden untuk menentukan pemilik kursi tertinggi di Gedung Putih selama empat tahun ke depan.

Meski pemungutan suara awal sudah digelar dan banyak pemilih yang telah memberikan dukungannya, namun perhitungan sendiri pada dasarnya akan dilakukan pada Selasa (3/11).

Ada dua pasangan kandidat yang bertarung dalam pemilihan kali ini. Petahana dari Partai Republik, Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence atau lawannya dari Partai Demokrat, Joe Biden dan Kamala Harris.

Beberapa hari yang lalu, Indonesia sendiri kedatangan petinggi AS, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang tengah melakukan tur Asia dalam rangka memperkuat pengaruh di Indo-Pasifik melawan China.

Tiba di Jakarta pada Kamis (29/10), Pompeo bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan hadir dalam forum Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

Berbagai komitmen juga telah disampaikan, meliputi memperkuat kerja sama ekonomi hingga pertahanan.

Menjelang pemilihan sendiri, banyak pihak khawatir jika kunjungan Pompeo ke Indonesia menjadi sia-sia. Tetapi itu semua dibantah oleh Gurubesar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana.

"Kalau Biden menang, kunjungan tidak akan sia-sia," kata Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani itu kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Minggu (1/11).

Hikmahanto berpendapat, kunjungan Pompeo bukan didasari oleh kepentingan politisi, melainkan birokrasi.

"Jadi kalau di AS, politisi itu come and go setiao empat tahun sekali sesuai dengan siapa presidennya. Kalau birokrasi karena mereka direkrut, maka tongkat estafet akan dipindahkan ke yang muda dan seterusnya," paparnya.

Dalam hal kunjungan Pompeo ke Indonesia, ia menjelaskan, dorongan didasarkan pada kekhawatiran para birokrat AS terhadap China. Mengingat pada dasarnya semua birokrat AS memiliki pandangan yang sama terkait ancaman China di kawasan Indo-Pasifik.

"Karena para birokratnya menganalisa kedekatan Indonesia ke China akan mengganggu stabilitas kawasan. Oleh karenanya mereka minta politisi, yang para menteri, untuk turun tangan," pungkasnya.