Berita

Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi/Net

Dunia

Walau Dukung PM Muhyiddin, UMNO Ingin Pemilu Segera Digelar Setelah Covid-19 Terkendali

JUMAT, 30 OKTOBER 2020 | 11:11 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) menegaskan kembali dukungannya terhadap pemerintahan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin. Meski begitu, mereka juga menyerukan diadakannya pemilihan umum secepatnya setelah pandemi Covid-19 terkendali.

Hal tersebut disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dirilis setelah UMNO mengadakan rapat dewan tertinggi pada Kamis malam (29/10).

"Semua anggota kabinet yang mewakili UMNO akan terus berada di pemerintahan dan berkomitmen untuk melindungi kesejahteraan rakyat dan mempertahankan kehormatan partai," ujar Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, seperti dikutip CNA.


Pernyataan tersebut muncul di tengah pembicaraan tentang kemungkinan perombakan kabinet Muhyiddin, dengan beberapa menyarankan adanya wakil perdana menteri dari UMNO.

Lewat pernyataan itu, Ahmad Zahid mengatakan pihaknya akan terus fokus dan konsisten pada gencatan senjata politik dan agenda rekonsiliasi nasional, guna menanggulangi Covid-19 serta stabilitas politik.

Meski begitu, ia juga mengatakan pemerintah harus ingat pada amanat rakyat dengan menggelar pemilihan umum setelah pandemi Covid-19 terkendali.

"UMNO ingin mengulangi dengan jelas bahwa kami menjunjung tinggi keputusan raja dan dewan penguasa untuk memastikan administrasi negara dikelola dengan baik, berdasarkan supremasi hukum dan menghormati semangat yang diabadikan dalam Konstitusi Federal, dan tidak membawa negara ke dalam keadaan darurat seperti yang diusulkan pemerintah," terang Ahmad Zahid.

Selain itu, ia menambahkan, pihaknya telah membenahi berbagai pandangan dan harapan masyarakat terkait anggaran mendatang yang akan diajukan pada 6 November mendatang, dan akan diteruskan ke pemerintah.

Anggaran tersbeut juga termasuk perpanjangan moratorium pinjaman, bantuan hidup rumah tangga bagi mereka yang kehilangan pendapatan, bantuan untuk pemuda yang menganggur, pembayaran khusus untuk garis depan dan inisiatif lain untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Malaysia.

Meskipun UMNO tidak secara resmi terdaftar dalam koalisi Perikatan Nasional (PN) yang berkuasa, dukungan dari 39 anggota parlemennya merupakan blok penting dalam mendukung mayoritas tipis parlemen Muhyiddin.

Pada awal pekan ini, UMNO menegaskan kembali dukungannya kepada pemerintah PN, tetapi juga mendesak kerja sama yang lebih baik, dengan menyatakan bahwa hubungan politiknya harus didasarkan pada penghormatan dan konsensus politik.

Pengumuman itu menyusul keputusan raja dan dewan penguasa Malaysia untuk menolak proposal Muhyiddin pada 23 Oktober, untuk menyatakan keadaan darurat di tengah meningkatnya kasus Covid-19 dan ketidakstabilan politik.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya