Hasto Kristiyanto: Pemerintahan Jokowi-Maruf Selalu Berdialog, Bukan Otoriter

Penegakan hukum oleh aparat keamanan semata-mata dilakukan kepada pihak-pihak yang berperilaku melanggar hukum, termasuk perusakan fasilitas umum dan penyebaran hoax.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk menepis anggapan bahwa pemerintahan Jokowi-Maruf orotiter layaknya pemerintahan orde baru.

Menurut Hasto, ada aturan main dalam kehidupan demokrasi, yakni dengan beretika, perilaku, dan moralitas yang baik.

"Terhadap demonstrasi berulang kali, PDI Perjuangan menegaskan hak untuk menyuarakan pendapat itu diatur dalam konstitusi. Tetapi demokrasi tidak boleh merusak. Ketika demo sudah merusak fasilitas umum, publik, di situlah aparat penegak hukum harus bertindak menegaskan hukum di atas segalanya," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/10).

Dengan demikian, ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan pihak keamanan bukanlah tindakan represif yang melanggar etika layaknia perilaku rezim otoriter.

"Kalau represif itu gambarannya sangat jelas, yang dilakukan oleh pemerintah orde baru," lanjutnya.

Berbeda dengan era orde baru, Hasto menyatakan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf selalu mengedepankan dialog.

"Saat ini Pak Jokowi-Maruf Amin itu adalah pemimpin yang terus membangun dialog, aspirasi dari masyarakat diterima. Dan demikian pula dengan PDI Perjuangan," tutup Hasto.