Senior LIPI: PDIP Belum Legowo Karena Jokowi Tidak Penuhi Keinginan Mega

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Siti Zuhro menangkap sinyalemen ketidaknyamanan PDI Perjuangan dengan adanya porsi lebih kepada parpol lain dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, beberapa petinggi PDIP menilai ada menteri yang tidak loyal dan bisa menggerogoti dari dalam. Bahkan, politisi PDIP Darmadi Durianto mengatakan, menteri tersebut bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan. Kata dia, hati-hati kudeta merangkak.

Ditambah, lanjut Siti Zuhro, jumlah menteri PDIP yang ada di kabinet juga tidak banyak seperti yang diharapkan.

"Bayangkan kementerian yang ditempati oleh PDIP dianggap kurang seksi gitu, Mendagri juga tidak ditempati oleh PDIP. Jadi menurut saya, wajar saja partai utama, partai pendukung merasakan ketidaknyamanan, dan menginginkan adanya reshuffle," kata dia dalam diskusi virtual bertemakan "Kinerja Kementerian/Lembaga, Peluang Reshuffle Kabinet dan Potensi Capres 2024", Rabu (28/10).

"Jadi menurut saya ini wajar saja dilakukan, bukan hal yang aneh," ujar Siti Zuhro menekankan.

Siti Zuhro pun teringat dengan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat pidato dalam Kongres V PDIP 2019. Mega emoh alias tidak mau jika Jokowi memberikan jatah menteri sedikit.

"Dan memang harus dipenuhi, kan sejak awal seperti itu. Bu Mega sampai diajak (bincang), Bu Mega dulu itu kan kalau tidak salah apa ejaannya, apa waktu itu, secara tegas bilang 'tidak mau' (sedikit menteri)," katanya.

Menurutnya, itu yang membuat beberapa kader PDIP tidak nyaman. Ditambah saat ini soal manuver politik di lingkaran Istana. Dimana, ada gelagat menteri yang sudah buat ancang-ancang untuk 2024.

"Jadi harus banyak lah (jumlah menteri). Itu yang menyebabkan sampai sekarang itu belum legowo," pungkas Siti Zuhro.