Berita

Personel Brimob berjaga mengamankan aksi unjuk rasa/RMOL

Hukum

Tujuh Tuntutan Hima Persis Di Patung Kuda, Salah Satunya Minta Jokowi Hentikan Represif Aparat

RABU, 28 OKTOBER 2020 | 14:38 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Indonesia (Hima Persis) menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dalam aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

Ketua Umum PP Hima Persi Iqbal M Dzilal dari atas mobil komando yang membacakan langsung tujuh tuntutan itu menegaskan bahwa saat ini kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Adapun isi tuntutanya yakni pertama, pemerintah diminta untuk menegakan hukum dengan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Kemudian kedua, meminta agar pemerintah segera mengeluarkan Perppu mencabut omnibus law UU Cipta Kerja, dan ketiga stop praktik KKN dna hentikan oligarki politik. Lalu keempat stop eksploitasi dan kapitalisasi Sumber Daya Alam (SDA), kelima stop kapitalisasi pendidikan.

Keeam Hima Persis meminta agar pemerintah menghentikan tindakan represif aparat terhadap masyarakat yang menyuarakan pendapat lantaran Indonesia merupakan negara demokrasi dan terakhir mereka meminta agar pemerintah fokus dalam menangani pandemi Covid-19.

Iqbal menekankan, terkait dengan represifitas aparat yang akhir-akhir ini menjadi sorotan berbagai elemen dalam pengamanan aksi-aksi massa.

"Hima Persis sangat menyesalkan hal ini karena telah mencederai semangat Demokrasi di kalangan pemuda yang kritis," pungkasnya. 

Usai membacakan tuntutan, massa aksi dari Hima Persis kemudian melepaskan puluhan balon berwarna-warni sebagai simbol bahwa Indonesia terdapat beragam suku, budaya agama ras dan golongan

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya