Berita

Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha/Net

Dunia

PM Prayut Chan-o-cha: Saya Tidak Akan Lari Dari Masalah Dengan Mengundurkan Diri

RABU, 28 OKTOBER 2020 | 08:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha kembali menyatakan keengganannya untuk mengundurkan diri.

Dalam sesi parlemen khusus untuk membahas protes nasional yang terjadi selama berbulan-bulan pada Selasa (27/10), Prayut menolak seruan dari partai-partai oposisi untuk mundur.

"Saya tidak akan lari dari masalah. Saya tidak akan meninggalkan tugas saya dengan mengundurkan diri pada saat negara memiliki masalah," ujar mantan penguasa angkatan darat itu kepada majelis, seperti dikutip CNA.


Sebelumnya, anggota parlemen oposisi meminta Prayut untuk berhenti bersembunyi di balik proklamasi kesetiaan kepada monarki dan mundur.

Para pengkritiknya juga semakin vokal menyuarakan dugaan kecurangan yang ia lakukan pada pemilu 2014.

Salah satu pemimpin protes, Tattep Ruangprapaikitseree, menilai sidang parlemen "tidak berguna".

Alih-alih mundur, Prayut mengatakan dia telah setuju untuk membentuk komite untuk mempelajari masalah terjadi. Namun ia berdalih sulit untuk berbicara dengan para pengunjuk rasa.

"Saya tidak tahu dengan siapa saya harus berbicara karena tidak ada pemimpin. Mereka semua adalah pemimpin," ujarnya.

Gelombang protes nasional di Thailand sudah terjadi sejak pertengahan Juli. Sebanyak puluhan ribu orang turun ke jalan untuk menuntut pengunduran diri Prayut, amandemen konstitusi, dan reformasi kerajaan.

Baru-baru ini, para pengunjuk rasa menuding Raja Maha Vajiralongkorn terlibat politik. Mereka bahkan menggeruduk Kedutaan Besar Jerman untuk menuntut dilakukannya penyelidikan terhadap Raja selama ia tinggal di sana.

Di sisi lain, kelompok pendukung monarki juga ikut melakukan aksi. Lebih dari 1.000 orang berkumpul dengan kemeja kuning di taman pusat Bangkok pada Selasa.

"Kami ingin menunjukkan dukungan dan dorongan kepada Yang Mulia. Saya netral secara politik tetapi saya tidak tahan bila ada pelanggaran terhadap monarki," kata Thatchapan Boriphet.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya