Berita

Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha/Net

Dunia

PM Prayut Chan-o-cha: Saya Tidak Akan Lari Dari Masalah Dengan Mengundurkan Diri

RABU, 28 OKTOBER 2020 | 08:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha kembali menyatakan keengganannya untuk mengundurkan diri.

Dalam sesi parlemen khusus untuk membahas protes nasional yang terjadi selama berbulan-bulan pada Selasa (27/10), Prayut menolak seruan dari partai-partai oposisi untuk mundur.

"Saya tidak akan lari dari masalah. Saya tidak akan meninggalkan tugas saya dengan mengundurkan diri pada saat negara memiliki masalah," ujar mantan penguasa angkatan darat itu kepada majelis, seperti dikutip CNA.

Sebelumnya, anggota parlemen oposisi meminta Prayut untuk berhenti bersembunyi di balik proklamasi kesetiaan kepada monarki dan mundur.

Para pengkritiknya juga semakin vokal menyuarakan dugaan kecurangan yang ia lakukan pada pemilu 2014.

Salah satu pemimpin protes, Tattep Ruangprapaikitseree, menilai sidang parlemen "tidak berguna".

Alih-alih mundur, Prayut mengatakan dia telah setuju untuk membentuk komite untuk mempelajari masalah terjadi. Namun ia berdalih sulit untuk berbicara dengan para pengunjuk rasa.

"Saya tidak tahu dengan siapa saya harus berbicara karena tidak ada pemimpin. Mereka semua adalah pemimpin," ujarnya.

Gelombang protes nasional di Thailand sudah terjadi sejak pertengahan Juli. Sebanyak puluhan ribu orang turun ke jalan untuk menuntut pengunduran diri Prayut, amandemen konstitusi, dan reformasi kerajaan.

Baru-baru ini, para pengunjuk rasa menuding Raja Maha Vajiralongkorn terlibat politik. Mereka bahkan menggeruduk Kedutaan Besar Jerman untuk menuntut dilakukannya penyelidikan terhadap Raja selama ia tinggal di sana.

Di sisi lain, kelompok pendukung monarki juga ikut melakukan aksi. Lebih dari 1.000 orang berkumpul dengan kemeja kuning di taman pusat Bangkok pada Selasa.

"Kami ingin menunjukkan dukungan dan dorongan kepada Yang Mulia. Saya netral secara politik tetapi saya tidak tahan bila ada pelanggaran terhadap monarki," kata Thatchapan Boriphet.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pilkada 2024 jadi Ujian dalam Menjaga Demokrasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:52

Saling Mengisi, PKB-Golkar Potensi Berkoalisi di Pilkada Jakarta dan Banten

Sabtu, 04 Mei 2024 | 23:26

Ilmuwan China Di Balik Covid-19 Diusir dari Laboratoriumnya

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:54

Jepang Sampaikan Kekecewaan Setelah Joe Biden Sebut Negara Asia Xenophobia

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:43

Lelang Sapi, Muzani: Seluruh Dananya Disumbangkan ke Palestina

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:35

PDIP Belum Bersikap, Bikin Parpol Pendukung Prabowo-Gibran Gusar?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 22:16

Demonstran Pro Palestina Capai Kesepakatan dengan Pihak Kampus Usai Ribuan Mahasiswa Ditangkap

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:36

PDIP Berpotensi Koalisi dengan PSI Majukan Ahok-Kaesang di Pilgub Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 21:20

Prabowo Akan Bentuk Badan Baru Tangani Makan Siang Gratis

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:50

Ribuan Ikan Mati Gara-gara Gelombang Panas Vietnam

Sabtu, 04 Mei 2024 | 20:29

Selengkapnya