Berita

Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha/Net

Dunia

PM Prayut Chan-o-cha: Saya Tidak Akan Lari Dari Masalah Dengan Mengundurkan Diri

RABU, 28 OKTOBER 2020 | 08:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha kembali menyatakan keengganannya untuk mengundurkan diri.

Dalam sesi parlemen khusus untuk membahas protes nasional yang terjadi selama berbulan-bulan pada Selasa (27/10), Prayut menolak seruan dari partai-partai oposisi untuk mundur.

"Saya tidak akan lari dari masalah. Saya tidak akan meninggalkan tugas saya dengan mengundurkan diri pada saat negara memiliki masalah," ujar mantan penguasa angkatan darat itu kepada majelis, seperti dikutip CNA.


Sebelumnya, anggota parlemen oposisi meminta Prayut untuk berhenti bersembunyi di balik proklamasi kesetiaan kepada monarki dan mundur.

Para pengkritiknya juga semakin vokal menyuarakan dugaan kecurangan yang ia lakukan pada pemilu 2014.

Salah satu pemimpin protes, Tattep Ruangprapaikitseree, menilai sidang parlemen "tidak berguna".

Alih-alih mundur, Prayut mengatakan dia telah setuju untuk membentuk komite untuk mempelajari masalah terjadi. Namun ia berdalih sulit untuk berbicara dengan para pengunjuk rasa.

"Saya tidak tahu dengan siapa saya harus berbicara karena tidak ada pemimpin. Mereka semua adalah pemimpin," ujarnya.

Gelombang protes nasional di Thailand sudah terjadi sejak pertengahan Juli. Sebanyak puluhan ribu orang turun ke jalan untuk menuntut pengunduran diri Prayut, amandemen konstitusi, dan reformasi kerajaan.

Baru-baru ini, para pengunjuk rasa menuding Raja Maha Vajiralongkorn terlibat politik. Mereka bahkan menggeruduk Kedutaan Besar Jerman untuk menuntut dilakukannya penyelidikan terhadap Raja selama ia tinggal di sana.

Di sisi lain, kelompok pendukung monarki juga ikut melakukan aksi. Lebih dari 1.000 orang berkumpul dengan kemeja kuning di taman pusat Bangkok pada Selasa.

"Kami ingin menunjukkan dukungan dan dorongan kepada Yang Mulia. Saya netral secara politik tetapi saya tidak tahan bila ada pelanggaran terhadap monarki," kata Thatchapan Boriphet.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya