Berita

Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha/Net

Dunia

PM Prayut Chan-o-cha: Saya Tidak Akan Lari Dari Masalah Dengan Mengundurkan Diri

RABU, 28 OKTOBER 2020 | 08:20 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha kembali menyatakan keengganannya untuk mengundurkan diri.

Dalam sesi parlemen khusus untuk membahas protes nasional yang terjadi selama berbulan-bulan pada Selasa (27/10), Prayut menolak seruan dari partai-partai oposisi untuk mundur.

"Saya tidak akan lari dari masalah. Saya tidak akan meninggalkan tugas saya dengan mengundurkan diri pada saat negara memiliki masalah," ujar mantan penguasa angkatan darat itu kepada majelis, seperti dikutip CNA.


Sebelumnya, anggota parlemen oposisi meminta Prayut untuk berhenti bersembunyi di balik proklamasi kesetiaan kepada monarki dan mundur.

Para pengkritiknya juga semakin vokal menyuarakan dugaan kecurangan yang ia lakukan pada pemilu 2014.

Salah satu pemimpin protes, Tattep Ruangprapaikitseree, menilai sidang parlemen "tidak berguna".

Alih-alih mundur, Prayut mengatakan dia telah setuju untuk membentuk komite untuk mempelajari masalah terjadi. Namun ia berdalih sulit untuk berbicara dengan para pengunjuk rasa.

"Saya tidak tahu dengan siapa saya harus berbicara karena tidak ada pemimpin. Mereka semua adalah pemimpin," ujarnya.

Gelombang protes nasional di Thailand sudah terjadi sejak pertengahan Juli. Sebanyak puluhan ribu orang turun ke jalan untuk menuntut pengunduran diri Prayut, amandemen konstitusi, dan reformasi kerajaan.

Baru-baru ini, para pengunjuk rasa menuding Raja Maha Vajiralongkorn terlibat politik. Mereka bahkan menggeruduk Kedutaan Besar Jerman untuk menuntut dilakukannya penyelidikan terhadap Raja selama ia tinggal di sana.

Di sisi lain, kelompok pendukung monarki juga ikut melakukan aksi. Lebih dari 1.000 orang berkumpul dengan kemeja kuning di taman pusat Bangkok pada Selasa.

"Kami ingin menunjukkan dukungan dan dorongan kepada Yang Mulia. Saya netral secara politik tetapi saya tidak tahan bila ada pelanggaran terhadap monarki," kata Thatchapan Boriphet.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya