Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono/Net

Politik

UMP Tidak Naik Tanda Menaker Nggak Pede Dengan Program Jokowi

SELASA, 27 OKTOBER 2020 | 16:06 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2021 disayangkan banyak pihak.

Bagi Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono, keputusan Menteri Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020 tidak tepat.

Sebab, keputusan itu justru makin memperlemah daya beli kaum pekerja yang terdampak krisis ekonomi karena Covid-19.


“Pertanyaannya apakah barang dan jasa yang dihasilkan dari produktivitas kaum pekerja harganya turun kan enga, hanya dari sisi permintaan yang mengalami penurunan 50 hingga 60 persen. Artinya, memang produksi menurun, namun seiring juga dengan pengurangan tenaga kerjanya,” ujarnya kepada redaksi, Selasa (27/10).

Atas alasan itu, Arief Poyuono menilai tidak ada alasan yang tepat bagi Menaker untuk tidak menaikan UMP 2021.

Keputusan untuk tidak menaikkan justru akan membuat kecewa kaum pekerja. Parahnya lagi, akan memicu aksi gelombang demonstrasi buruh di seluruh Indonesia, seiring dengan aksi penolakan UU Ciptaker.

Seharusnya, sambung Arief Poyuono, Menaker tidak memutuskan UMP 2021 tetap. Tetapi menyerahkan kepada pihak pengusaha dan serikat pekerja atau wadah buruh di setiap perusahaan untuk bernegoisasi.

Sebab, tidak semua sektor industri yang terdampak oleh Covid-19 dan harus melakukan PHK karyawannya. Industri kesehatan, telekomunikasi, pertanian, perkebunan justru meningkat pendapatannya di saat Covid-19.

“Nah percuma dong ada prediksi dari Bank Dunia dan IMF yang menyatakan pada 2021 perekonomian Indonesia akan tumbuh 4 hingga 5 persen pasca Covid-19,” tegasnya.

Menurutnya, UMP tidak naik juga menjadi pertanda bahwa Menaker Ida Fauziyah tidak percara diri dengan program-program Presiden Joko Widodo yang optimis ekonomi tahun 2021 akan tumbuh hingga 4 hingga 5 persen.

“Percuma juga keyakinan Pak Jokowi terhadap perekonomian nasional yang akan tumbuh positif di 2021 dengan UU Ciptaker kalau UMP buruh tidak naik,” tutup Arief Poyuono.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya