Berita

Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin/Net

Dunia

Setelah UMNO, PAS Nyatakan Kesetiaan Pada PM Muhyiddin Yassin

SELASA, 27 OKTOBER 2020 | 14:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Partai Islam se-Malaysia (PAS) menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin di tengah desakan pengunduran diri dari oposisi karena ia gagal memberlakukan keadaan darurat nasional.

Dukungan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PAS, Takiyuddin Hassan dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa (27/10).

"PAS ingin menjanjikan kesetiaan yang tidak terbagi kepada kepemimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, dan ingin menekankan bahwa 18 anggota parlemen PAS mendukung pemerintah Perikatan Nasional (PN)," ujar Takiyuddin, seperti dikutip CNA


Melalui pernyataan itu, Takiyuddin juga mendesak anggota parlemen yang menjadi bagian dari koalisi Barisan Nasional (BN) untuk mempertahankan dukungan kepada Muhyiddin.

PAS secara resmi bergabung dengan koalisi PN, yang didirikan dengan tujuan bersama untuk menggulingkan pemerintah Pakatan Harapan (PH) awal tahun ini.

Pernyataan PAS dirilis beberapa jam setelah UMNO (Organisasi Nasional Melayu Bersatu), komponen terbesar dari koalisi BN, menyatakan akan mempertahankan dukungannya untuk pemerintah Muhyiddin. UMNO juga menegaskan tidak akan bekerja sama dengan Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan Partai Aksi Demokrasi (DAP).

UMNO adalah partai terbesar di blok penguasa PN saat ini, memegang 39 dari 222 kursi di parlemen.

Pernyataan dukungan dari partai koalisi PN muncul setelah gagasan Muhyiddin untuk memberlakukan keadaan darurat di tengah krisis Covid-19 dan ketidakstabilan politik ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.

Partai oposisi seperti PKR dan DAP kemudian memanfaatkan kesempatan dengan mendesak Muhyiddin mengundurkan diri karena dengan tidak adanya keadaan darurat, maka akan berpengaruh pada anggaran nasional untuk menangani pandemi Covid-19.

Sementara, anggaran nasional sendiri akan diajukan pada 6 November.

Pada Selasa pagi, pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang merilis sebuah pernyataan yang mendesak pembicaraan tentang rekonsiliasi politik nasional untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

"Kita telah menyia-nyiakan dua hari dan seharusnya tidak membuang waktu lagi untuk fokus dan menempa pola pikir dan pendekatan 'semua-pemerintah' dan 'seluruh-masyarakat' dalam perang melawan gelombang ketiga pandemi Covid-19 Malaysia," kata Lim.

"Kita akan merugikan para garis depan yang mempertaruhkan kesehatan dan nyawa mereka untuk memerangi pandemi Covid-19," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya