Berita

Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan/Net

Dunia

Lewat Medsos, PM Armenia Minta Donald Trump Bereaksi Atas Pelanggaran Gencatan Senjata Oleh Azerbaijan

SELASA, 27 OKTOBER 2020 | 09:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan tampaknya berharap Amerika Serikat (AS) bisa bereaksi atas pelanggaran Azerbaijan terhadap gencatan senjata yang telah disepakati untuk ketiga kalinya.

Melalui laman Facebook-nya pada Senin (26/10), Pashinyan mengatakan Azerbaijan tidak menghormati kesepakatan gencatan senjata yang telah difasilitasi oleh Washington.

"Kami tidak tahu apa yang akan menjadi reaksi Presiden AS (Donald Trump) terhadap kegagalan gencatan senjata, tetapi saya melakukan percakapan telepon setelah tengah malam dengan Menteri Luar Negeri Pompeo, dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah gencatan senjata pertama bagi mereka, tetapi untuk kami itu yang ke-3 dan saya bisa memprediksi apa yang akan terjadi besok," terang Pashinyan, seperti dikutip Armen Press.


"Saya katakan bahwa kemungkinan besar gencatan senjata tidak akan dihormati dan kemungkinan besar Azerbaijan akan menyalahkan Armenia," lanjut dia.

Pashinyan mengatakan, ia berharap AS dapat mengklarifikasi dan memberikan konsekuensi atas tindakan dari pihak mana yang menggagalkan gencata senjata.

Selain Facebook, Pashinyan juga mengunggah pernyataan di Twitter dengan menyebutkan akun Trump.

"Saya ingin menyatakan bahwa upaya komunitas internasional, kali ini ditengahi oleh Amerika Serikat, untuk membuat gencatan senjata, telah gagal. Akibat penembakan terus menerus oleh Azerbaijan, warga sipil tewas dan terluka di Artsakh hari ini," cuitnya.

Gencatan senjata terbaru yang disepakati oleh Armenia dan Azerbaijan dilakukan di Washington. Keduanya sepakat untuk memberlakukan gencatan senjata pada Senin (26/10) pukul 8 pagi waktu setempat.

Namun sekitar 45 menit setelahnya, pasukan Azerbaijan diklaim telah membombardir sebuah desa yang membuat satu warga sipil meninggal dan dua lainnya terluka.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya