Berita

Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi/Net

Dunia

UMNO Bertahan Dukung PM Muhyiddin, Minta Rekonsiliasi Nasional Untuk Akhiri Kisruh Politik

SELASA, 27 OKTOBER 2020 | 08:37 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) akan mempertahankan dukungannya untuk pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi Pada Selasa pagi (27/10), usai menghadiri rapat dewan tertinggi pada Senin malam (26/10).

Ahmad mengatakan, dewan setuju partainya tidak akan bekerja sama dengan Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan Partai Aksi Demokratik (DAP) sebagai oposisi.


"Anggota parlemen UMNO akan terus mendukung pemerintah Perikatan Nasional (PN)," kata Ahmad dalam pernyataan yang dikutip CNA.

"UMNO mendesak agar prinsip kerja sama ditingkatkan, yang harus berkisar pada penghormatan dan konsensus politik," tambahnya.

Ia juga mengatakan, UMNO menyerukan prakarsa rekonsiliasi nasional untuk mengakhiri kisruh politik.

Lebih lanjut, Ahmad juga meminta pemerintah mengambil pendekatan yang lebih inklusif dengan melihat perbedaan ideologis partai di masa lalu untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampak negatif ekonomi yang diderita warga Malaysia.

Rapat dewan tertinggi diadakan untuk memutuskan apakah partai tersebut akan terus mendukung perdana menteri, setelah upaya Muhyiddin untuk mengumumkan keadaan darurat gagal.

UMNO adalah partai terbesar di blok penguasa PN saat ini, memegang 39 dari 222 kursi di parlemen.

Sebelumnya pada Senin, anggota parlemen Barisan Nasional (BN) bertemu di Putra World Trade Center untuk membahas perkembangan politik negara.

Pekan lalu, Muhyiddin telah meminta Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk menyatakan keadaan darurat di tengah krisis Covid-19 dan ketidakstabilan politik, yang akan membuat kursi parlemen yang akan datang ditangguhkan.

Namun gagasan itu ditolak oleh raja setelah dia berkonsultasi dengan Dewan Penguasa Melayu pada Minggu (25/10).

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya