Berita

Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi/Net

Dunia

UMNO Bertahan Dukung PM Muhyiddin, Minta Rekonsiliasi Nasional Untuk Akhiri Kisruh Politik

SELASA, 27 OKTOBER 2020 | 08:37 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) akan mempertahankan dukungannya untuk pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi Pada Selasa pagi (27/10), usai menghadiri rapat dewan tertinggi pada Senin malam (26/10).

Ahmad mengatakan, dewan setuju partainya tidak akan bekerja sama dengan Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan Partai Aksi Demokratik (DAP) sebagai oposisi.


"Anggota parlemen UMNO akan terus mendukung pemerintah Perikatan Nasional (PN)," kata Ahmad dalam pernyataan yang dikutip CNA.

"UMNO mendesak agar prinsip kerja sama ditingkatkan, yang harus berkisar pada penghormatan dan konsensus politik," tambahnya.

Ia juga mengatakan, UMNO menyerukan prakarsa rekonsiliasi nasional untuk mengakhiri kisruh politik.

Lebih lanjut, Ahmad juga meminta pemerintah mengambil pendekatan yang lebih inklusif dengan melihat perbedaan ideologis partai di masa lalu untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampak negatif ekonomi yang diderita warga Malaysia.

Rapat dewan tertinggi diadakan untuk memutuskan apakah partai tersebut akan terus mendukung perdana menteri, setelah upaya Muhyiddin untuk mengumumkan keadaan darurat gagal.

UMNO adalah partai terbesar di blok penguasa PN saat ini, memegang 39 dari 222 kursi di parlemen.

Sebelumnya pada Senin, anggota parlemen Barisan Nasional (BN) bertemu di Putra World Trade Center untuk membahas perkembangan politik negara.

Pekan lalu, Muhyiddin telah meminta Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk menyatakan keadaan darurat di tengah krisis Covid-19 dan ketidakstabilan politik, yang akan membuat kursi parlemen yang akan datang ditangguhkan.

Namun gagasan itu ditolak oleh raja setelah dia berkonsultasi dengan Dewan Penguasa Melayu pada Minggu (25/10).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya