Berita

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Jenderal Prancis: Erdogan Berupaya Membawa Kembali Turki Sebagai Kesultanan Ottoman

MINGGU, 25 OKTOBER 2020 | 12:36 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Berbagai retorika dan keputusan yang diambil oleh Turki saat ini menunjukkan Presiden Recep Tayyip Erdogan berusaha untuk membawa kembali Kesultanan Ottoman.

Begitu kiranya yang disampaikan oleh mantan Kepala Staf Pertahanan Prancis, Jenderal Angkatan Darat Pierre de Villiers dalam sebuah wawancara yang dikutip Armen Press, Sabtu (24/10).

"Erdogan, dengan pernyataannya, sekarang dipandu oleh strategi memulihkan Kesultanan Ottoman. Dan Turki mewujudkan hal ini dengan gerakan militer. Misalnya penghancuran suku Kurdi di Suriah, aksi di Nagorno-Karabakh," kata de Villiers.


Jenderal itu juga menyoroti bagaimana Erdogan berusaha untuk mengubah Turki yang sekuler kembali ke masa lalu. Ia pun menekankan bahwa suatu hari nanti komunitas internasional, dan Prancis pada khususnya, harus mengakhiri ini.

"Kami tidak dapat menyetujui bahwa negara seperti Turki, yang negosiasinya mengenai aksesi ke Uni Eropa belum secara resmi selesai hingga hari ini, melanjutkan retorika dan tindakan serupa dengan menjadi anggota NATO," lanjutnya.

Menurut de Villiers istilah "teman" dan "musuh" di arena internasional saat ini menjadi kabur. Dengan latar belakang itu, ia mengatakan, Prancis membutuhkan sikap yang sangat jelas dari semua orang yang menyatakan dukungan mereka dalam memerangi terorisme dan Islamisme radikal.

"Turki termasuk di antara mereka yang mendukung kaum Islamis. Turki telah mendanai beberapa gerakan semacam itu, dan ini sangat terkenal. Saya pikir Turki bukan lagi negara sekuler, itu jelas negara Islam. Dan itu tidak jauh dari kaum Islamis. Ini sangat mengkhawatirkan saya," terang dia.

Prancis dan Turki telah terlibat dalam beberapa masalah. Keduanya bersitegang dalam konflik di Suriah dan Libya meski hanya sebatas pihak asing. Hubungan Paris dan Ankara juga memburuk karena konflik di Mediterania timur dan Nagorno-Karabakh.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya