Presiden, Joko Widodo/Net
TENTU bukan Jokowi sendiri tetapi bersama elemen rezim lain apakah taipan, pengendali asing, partai politik ataupun lembaga perwakilan rakyat.
Di bawah Pemerintahan Jokowi, demokrasi terancam terpotong dan tercabik-cabik. Kadang dengan bahasa "bertindak tegas" namun pada hakikatnya adalah memaksakan kehendak.
The Economist edisi 15 Oktober 2020 menyatakan bahwa otoritarianisme dibangun pemerintahan Jokowi dengan ditandai oleh pelemahan KPK, penggunaan kepolisian untuk membungkam pengkritik, kurang memperhatikan hak perempuan, minoritas, dan kebebasan sipil.
Kemudian, mengebiri MK, mengurangi hak buruh, mempersempit desentralisasi, serta mengancam independensi BI.
The Economist juga menyatakan "Indonesia is lurching back into authoritarianism with Joko Widodo at the helm". Gambar ilustrasinya adalah pilar penopang istana yang sedang digergaji menjadi beberapa bagian oleh seorang tukang kayu.
Tentu saja tulisan The Economist ini dapat menjadikan istana kebakaran jenggot.
Pilar demokrasi yang digergaji Jokowi dirasakan oleh sebagian masyarakat baik cendekiawan, buruh, purnawirawan, agamawan, mahasiswa, maupun aktivis lainnya.
Banyak Perppu dan terbitnya aturan acak-acakan seperti omnibus law adalah cermin dan bukti dari penggergajian tersebut.
Tiga hasil dari penggergajian demokrasi, pertama, democrazy yaitu rakyat yang menjadi gila karena kepemimpinan yang gila-gilaan.
Kedua, mobokrasi yakni kekuasaan kaum gerombolan melalui tampilan premanisme hukum, politik, dan budaya.
Ketiga, korporatokrasi tukang kayu yang hanya berpikir bisnis. Korparat harus diuntungkan dan rakyat menjadi obyek proposal investasi dan hutang luar negeri.
Menurut media Inggris ini, Jokowi memang berubah dari tukang meubeul sederhana yang merakyat "man of the people" menjadi petahana yang terpencil dan jauh dari rakyat "surrounded by courtiers from capital's intertwined bussiness and political elites". Terkepung dan tersandera.
Dalam sejarah perubahan politik sebenarnya situasi ini adalah sinyal dari semakin dekatnya kejatuhan. Sulit membayangkan kemampuan Jokowi untuk dapat membalikkan "distrust" menjadi simpati dan kokoh berdiri di kaki sendiri. Melepas kendali jalinan bisnis dan tekanan elit politik.
Menggergaji demokrasi bukan solusi tetapi justru jalan melawan konstitusi dalam mempercepat gerak menuju lokasi kuburan sendiri.
"Jokowi sama dengan Soeharto" kata The Economist.
M. Rizal FadillahPenulis adalah pemerhati politik dan kebangsaan.
