Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Bunuh Diri Politik Jika Tidak Segera Buka Komunikasi Dengan Rakyatnya

SABTU, 24 OKTOBER 2020 | 07:05 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintahan Joko Widodo harus segera sadar bahwa tersumbatnya komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat berimbas pada kekecewaan publik.

Direktur Eksekutif Romeo-Strategic Research & Consulting (RSRC), Ahmad Khoirul Umam, mengatakan, jika tidak diantisipasi dengan efektif, maka kekecewaan publik yang kini terjadi akan berdampak pada menurunnya kredibilitas pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"“Pemerintah harus sadar bahwa invetasi kekecewaan publik ini bisa berubah menjadi self-delegitimation yang berdampak pada menurunnya kredibilitas pemerintah itu sendiri”. Hal itu baru saja dikonformasi oleh survei Litbang Kompas yang menunjukkan ketidakpuasan publik pada pemerintah menembus angka sekitar 52,5 persen," demikian ulasan Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/10).


Pria yang juga Dosen ilmu politik dan international studies, Universitas Paramadina ini meminta kepada Presiden Jokowi harus segera menghentikan tren negatif itu.

Salah satu cara yang perlu dilakukan, kata Umam adalah membuka ruang komunikasi politik dengan publik.

Dengan cara membuka komunikasi politik dengan efektif, maka berbagai kebijakan publiknya akan benar-benar sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat.

"Dengan demikian, kebijakan-kebijakan publik benar-benar sesuai dengan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Sehingga potensi kontroversial bisa ditekan. Jika Presiden Jokowi tidak melakukan koreksi, sama halnya pemerintah sedang melakukan bunuh diri secara politik (political suicide)," demikian analisa Umam.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya