Berita

Presiden Jokowi bersama Wapres Maruf Amin/Net

Politik

Setahun Periode Kedua Pemerintahan, Jokowi Makin Berjarak Dengan Rakyatnya

SABTU, 24 OKTOBER 2020 | 03:54 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Dalam satu tahun pemerintahannya bersama Wapres Maruf Amin, Presiden Jokowi terkesan semakin berjarak dengan rakyatnya.

Demikian analisa Direktur Eksekutif Romeo-Strategic Research & Consulting (RSRC) Ahmad Khoirul Umam, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/10).

Menurut Umam, ada proses komunikasi yang tersumbat antara lingkaran inti presiden dengan perkembangan dinamika sosial politik di tengah masyarakat.


Akibatnya, dikatakan Dosen Ilmu Politik dan International Studies, Universitas Paramadina ini, sejumlah produk kebijakan publik seringkali diikuti dengan berbagai kontroversi, baik berskala sedang maupun besar.

"Tidak ada dialektika yang memadai antara pemerintah dan masyarakat. Hal itu terlihat jelas dari reaksi masyarakat terhadap sikap pemerintah terkait perubahan UU KPK, perumusan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), ketidakpuasan publik terkait penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, serta kontroversi UU Cipta Kerja belakangan ini," demikian kata Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/10).

Lebih lanjut Umam menjelaskan, Presiden Jokowi seolah tak bergeming menghadapai berbagai tekanan politik publik.

Ia berpendapat, Jokowi mersa bahwa gerakan sosial yang dilakukan masyarakat adalah temporal, mudah terfragmentasi dan mudah dijinakkan.

Selama pengamatannya sekitar setahun terakhir, Umam mengkhawatirkan soal kebijakan publik yang hanya didasarkan pada legitimasi yang dibangun, baik opini publik, backup politik dan dukungan penegak hukum.

"Terlebih lagi, sah atau tidaknya sebuah kebijakan publik di level negara seringkali tidak terletak pada “benar dan salahnya substansi kebijakan”. Akibatnya, hanya cukup dengan mendiamkannya saja, banyak gerakan sosial-politik yang mudah terpental, lemah, dan layu sebelum berkembang," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya