Berita

Ketua LPBI, M. Ali Yusuf/Net

Nusantara

LPBI: Santri Harus Jadi Pelopor Sadar Risiko Bencana

SABTU, 24 OKTOBER 2020 | 02:46 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) PBNU, M. Ali Yusuf mengatakan, kesadaran publik tentang risiko bencana harus terus ditumbuhkan dengan cara memperkuat literasi kebencanaan.

Selain literasi, masyarakat perlu ditingkatkan kapasitasnya agara dapat melakukan pengelolaan risiko bencana sehingga diharapkan budaya sadar risiko bencana akan muncul.

Menurutnya, saat ini budaya sadar risiko bencana masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia.


Padahal sadar risiko bencana harus menjadi gaya hidup. Banyak orang yang tidak tahu potensi risiko bencana yang ada di tempat dan daerahnya.

“Di situasi pandemi Covid-19 saat ini, betapa banyak orang atau pihak yang belum sadar risiko yang akan dihadapi jika tidak melaksanakan protokol kesehatan. Bahkan, masih ada yang tidak percaya bahwa pandemi itu ada dan menebar risiko bagi siapa pun," ujar Ali, Jumat (23/10).

Dijelaskan Ali Yusuf, jika budaya sadar risiko pandemi Covid-19 sudah tumbuh, maka protokol kesehatan pasti akan dijalankan. Dengan demikian potensi infeksi Covid-19 dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan.

Dikatakan Ali Yusuf, sadar risiko bencana itu bukan berarti tidak sekadar tahu dan pasif. Tetapi, aktif melakukan upaya pengelolaan risiko bencana secara serius berbasis penilaian kapasitas yang dimiliki agar risiko dapat dikurangi atau bahkan bisa jadi dihilangkan.

"Karena sadar risiko bencana bukanlah sesuatu yang dihasilkan dari proses yang instan dan membutuhkan komitmen yang tinggi," demikian kata Ali Yusuf.

Secara khusus santri, lanjut Ali, harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan pengelolaan risiko bencana.

Ali kemudian menyebutkan bahwa di kalangan pesantren upaya tersebut dapat dilakukan melalui banyak cara misalnya melalui program Santri Siaga Bencana.

Ia mengatakan, para santri perlu mengawalinya dengan melakukan penilaian risiko, menyusun rencana aksi mitigasi dan kesiapsiagaan dan melaksanakannya, melakukan advokasi kebijakan, memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dan melakukan uji sistem dan mekanisme kesiapsiagaan melalui serangkaian simulasi.

"Proses dan tahapan tersebut harus terus menerus dilakukan secara kontinyu oleh santri dan pesantren jika ingin menumbuhkan budaya sadar risiko bencana," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya