Berita

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto/Net

Politik

Mulyanto: Pemerintah Jangan Diamkan Politik Dinasti, Bahaya!

JUMAT, 23 OKTOBER 2020 | 09:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai terlalu abai terhadap berkembangnya praktik politik dinasti.

Sikap ini akan sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi karena secara tidak langusung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.

Sudah seharusnya pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Bukan justru memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktik dinasti politik.


Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (23/10).

"Pandangan saya politik yang moderen mestinya berbasis sistem merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional," kata Mulyanto.

"Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan 'biologis' bukan 'ideologis'," imbuhnya.

Mulyanto mengatakan untuk mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi akan sulit apabila politik dinasti dibiarkan. Selamanya Indonesia kemungkinan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan.

"Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif," tegas Mulyanto.

Politisi PKS ini meminta pemerintah untuk menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Pemerintah didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangkan praktik politik dinasti.

Sebab, tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah, kekhawatiran sistem politik nasional akan kembali diwarnai dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.

"Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu," ucapnya.

"Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga," demikian Mulyanto menambahkan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya