Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto/Net
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai terlalu abai terhadap berkembangnya praktik politik dinasti.
Sikap ini akan sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi karena secara tidak langusung akan menghambat proses kaderisasi partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.
Sudah seharusnya pemerintah memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Bukan justru memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktik dinasti politik.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (23/10).
"Pandangan saya politik yang moderen mestinya berbasis sistem merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional," kata Mulyanto.
"Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan 'biologis' bukan 'ideologis'," imbuhnya.
Mulyanto mengatakan untuk mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi akan sulit apabila politik dinasti dibiarkan. Selamanya Indonesia kemungkinan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan.
"Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif," tegas Mulyanto.
Politisi PKS ini meminta pemerintah untuk menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Pemerintah didorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangkan praktik politik dinasti.
Sebab, tanpa komitmen yang kuat dari pemerintah, kekhawatiran sistem politik nasional akan kembali diwarnai dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Bahkan lebih parah dari itu, sistem politik akan dikendalikan dan dikuasai oleh kelompok oligarki.
"Negara ini milik rakyat. Jabatan publik di dalamnya juga amanah rakyat. Sehingga sudah sepatutnya dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kelompok atau keluarga tertentu," ucapnya.
"Jabatan publik itu harus dipertanggungjawabkan secara politik dan profesional dan tidak untuk diwariskan. Ini bukan perusahaan keluarga," demikian Mulyanto menambahkan.
