Gubernur Jatim, Khofifah/Net
DPRD Jatim mengendus program-program yang mengantarkan Khofifah Indar Parawansa menjadi Gubernur rupanya tidak dijalankan dengan baik.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Adam Rusyadi menyatakan, masa pandemi Covid-19 bukan menjadikan alasan program Nawa Bhakti Satya terabaikan.
Adam menilai, ada hal yang paling mencolok yakni Ketua Tim anggaran yang dikomandoi Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dinilai tidak menjalankan program andalan Nawa Bhakti Satya.
Salah satu program itu diantaranya Program Pendidikan gratis berkualitas (TisTas). Apalagi menjelang Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang tengah digodok DPRD Jatim ini.
Anggita DPRD Fraksi Partai Golkar ini berharap kepada seluruh OPD, khususnya Ketua Tim Anggaran agar serius menjalankan program Nawa Bhakti Satya.
"Kenapa saya menyatakan bahwa Sekdaprov tidak menjalankan Nawa Bhakti Satya, karena dalam setiap kunjungan kerja kami selalu dilaporkan bahwa ada double account antara BOS dan BOPP (Bantuan Operasional Pembiayaan Pendidikan)," katanya saat ditemui di Surabaya, Rabu (21/10), seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJatim.
Apalagi, lanjut politisi muda Dapil Sidoarjo ini, adanya pandemi Covid-19, BOPP dipotong.
Adam menilai bahwa Program TisTas andalan Gubernur Khofifah semakin tidak jelas.
"Ini menunjukkan TisTas yang diusung Bu Gubernur akan semakin tidak jelas," terangnya.
Ketidakseriusan Ketua Tim Anggaran ini diperkuat lagi dengan banyaknya suara dari masyarakat saat melakukan kunjungan kerja Komisi E yang salah satunya membidangi pendidikan.
"Kami juga mendapatkan suara dari bawah terkait dengan janji Bu Gubernur yaitu seragam untuk murid. Nah, ini akan menjadi bola salju jika tidak segera direalisasikan oleh tim anggaran dari pemprov Jatim," jelasnya.
"Apalagi, sudah dua kali ini seragam gratis tidak kunjung terlaksana bahkan gagal. Hampir setiap kunjungan kami, di semua sekolah menyampaikan seperti itu," tambahnya.
Sebagai partai pengusung Gubernur Khofifah dalam Pilgub 2018 silam, tentu pihaknya wajib mengingatkan kepada Tim Anggaran agar serius untuk mengawal program Nawa Bhakti Satya.
Kegagalan pemberian seragam gratis ini, lanjut Adam, adalah teknis dari OPD dan harusnya bisa menata lebih baik lagi.
"Siapapun pemenang tendernya, proyeknya silahkan. Yang penting janjinya Bu Gubernur terlaksana," ujarnya bernada geram.
Adam kembali menegaskan bahwa Ketua Tim Anggaran telah lalai dalam menjalankan program Nawa Bhakti Satya.
"Jangan sampai program yang bagus ini semakin melemahkan Bu Gubernur," ungkapnya.
Ditanya dari 9 Program Nawa Bhakti Satya, yang terlihat hanya Jatim Sehat. Terkait Jatim Kerja, disampaikan Adam belum terlihat nyata. Sebab, pascapandemi ini penanganan kuratif belum diperhatikan secara masif.
"Sektor ketenagakerjaan tentunya menjadi leading sektor terdepan dalam pemulihan ekonomi ini," imbuhnya.
Kedepan, lanjut Adam, pihaknya akan menyampaikan kepada DPD Golkar Jatim untuk mengkritisi apa yang menjadi KUA-PPAS saat dibahas di DPRD Jatim untuk dibahas di fraksi Partai Golkar (FPG).
"Kami sudah menemukan di Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan. Jangan-jangan di dinas yang lain ini banyak program Nawa Bhkati Satya Bu Gubernur yang tidak terlaksana," pungkasnya.
