Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Kepuasan Publik Menurun, JAMAN: Jokowi Salah Pilih Orang

RABU, 21 OKTOBER 2020 | 21:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Arus kepuasan publik yang dirilis tepat saat setahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Salah satu hasil surveinya, telah terjadi penurunan kepuasan publik pada periode kepemimpinan Jokowi.

Ketua harian DPP Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), M. Eko Purwanto berpendapat pada pemerintahan Jokowi kedua para pembantunya terkesan memiliki agenda politik sendiri.


Menurut Eko, indikasi Jokowi kerja keras sendiri tanpa teamwork sangatlah kuat.

"Kita  ambil contoh, dimana Wapres KH. Makruf Amin? Kita kehilangan sosok wapres  seperti Jusuf Kalla, yang memiliki kemampuan diplomasi yang baik, mampu merangkul oposisi, bahkan mendamaikam konflik internasional," demikian kata Eko, Rabu (21/10).

Saat ini, bacaan politik Eko, Mensesneg Pratikno nampak menonjol peran politiknya. Bahkan dalam penyusunan kabinet sampai penentuan eselon di kementerian /lembaga.

Eko mengusulkan, Presiden Jokowi sudah seharusnya memaksimalkan kinerja para menterinya. Dengan demikian,  kepemimpinan periode kedua Jokowi akan melahirkan terobosan kebijakan yang memuaskan publik.

"Selama setahun ini saya belum melihat efek "wow"  kebijakan terobosan mereka, langkah menteri-menterinya seperti langkah pion yang kerja normal, yang tidak ada lagi kebijakan out of the box atau gebrakan-gebrakan berarti," demikian kata Eko.

Eko kemudian mencontohkan tumpang tindih kinerja, tangung jawab sektor kedaulatan pangan diserahkan ke Kemenhan. Sedangkan Kementan justru terlibat perseteruan dengan kemendag soal impor komoditas hortikultura.

"Menteri BUMN yang seharusnya leading sektor pelaksanaan UUD Pasal 33,  justru tidak fokus pada jabatannya karena merangkap ketua Gugus Tugas Pemulihan Covid 19. Banyak  pula penempatan komisaris di BUMN yang rangkap jabatan  padahal tidak sesuai peraturan undang-undang," demikian penjelasan Eko

Eko kemudian meminta Presiden Jokowi agar segera melakukan perombakan kabinet. Dijelaskan Eko, pergantian menteri akan memberi efek percepatan bagi kenerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Akselerasi perubahan yang harus dilakukan,  Presiden Jokowi harus secepatnya  mengganti  para pembantunya yang kerja biasa-biasa saja dan sibuk membranding diri next Capres 2024," pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Teddy dan Fadli Zon Saling Bagi Tugas saat Kunjungan PM Modi

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:16

Penegak Hukum Lebih Baik Saling Bongkar Kasus daripada Lindungi Koruptor

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:10

Momen Delegasi RI Ziarah ke Makam Ali Khamenei di Mashhad

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:47

Pesan Prabowo ke Aparat Bukan Teguran Biasa Melainkan Instruksi Moral

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:34

Bahlil Bidik Penambahan Kursi Golkar di 2029

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:16

KPK Hormati Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:10

Konflik Memanas, AS Bombardir Iran Lagi setelah Selat Hormuz Ditutup

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:50

Penanganan Kasus Korupsi Jangan Ganggu Kekompakan Polri-Kejagung

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:33

Kolaborasi UI-Tsinghua Buka Jalan Produksi Vaksin Dengue Buatan Indonesia

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:15

Kasus Febrie Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Bukan Lobi Politik

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:07

Selengkapnya