Berita

Proyek DP Nol Persen/Net

Nusantara

Pandemi Covid-19, PD Sarana Jaya Klaim Peminat Rumah DP O Rupiah Sangat Tinggi

SELASA, 20 OKTOBER 2020 | 12:53 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pembangunan Rumah DP 0 Rupiah terus berjalan meski saat ini Ibukota masih dilanda pandemi Virus corona baru (Covid-19)

Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan menegaskan, sampai saat ini setidaknya sudah ada empat lokasi pembangunan Rumah DP 0 Rupiah.

Adapun tiga lokasi pembangunan Rumah DP 0 Rupiah berada di wilayah Jakarta Timur, yang meliputi Pondok Kelapa, Cilangkap, serta Pulogebang dan satu lokasi pembangunan berada di wilayah Jakarta Barat.


Untuk progres pembangunan sendiri, di Pondok Kelapa saat ini sudah 57 persen, dan ditargetkan rampung akhir tahun 2020.

Sedangkan pembangunan di Cilangkap, secara fisik sudah mencapai 15 persen dan pembangunan di Pulogebang dan Jakarta Barat akan mulai dikerjakan tahun 2021.

"Untuk unit yang dibangun, rata-rata sekitar 800 unit. Tapi kalau yang di Jakarta Barat itu kurang lebih 500 an unit," ucap Yoory melalui keterangan tertulisnya, Selasa (20/10).

Menurutnya pandemi Covid-19 telah membuat pembanguan rumah DP 0 Rupiah sedikit terhambat.

Kendati begitu, Yoory mengaku saat Pandemi Covid-19 peminat hunian DP 0 Rupiah, justru sangat tinggi.

Untuk itu pihaknya akan melakukan terobosan dengan mencari pihak swasta yang bersedia diajak bekerjasama menyediakan hunian yang yang nyaman dan dapat terjangkau oleh masyarakat Ibukota.

"Animo masyarakat yang tinggi, harusnya bisa menarik pihak swasta untuk berpartisipasi dalam program DP 0 ini," pungkasnya.

Keterangan Yoory tersebut senada dengan penjelasan dari Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko.

Menurut Sarjoko peminat hunian DP Nol Rupiah memang sangat tinggi. Banyaknya jumlah orang yang tak lolos verifikasi bukan berarti Rumah DP Rp 0 sepi peminat.

Sebab, banyak pendaftar yang tak sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan hunian murah ini.

"Tentu harus dilakukan verifikasi dan validasi data administrasi maupun keuangan pemohon, agar profil penerima manfaat dipastikan sesuai dengan target sasaran sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya