Berita

Joko Widodo menangani banjir saat masih menjadi gubernur DKI Jakarta/Net

Politik

Janji Jokowi Tuntaskan Banjir Jakarta Ditagih PKS

SELASA, 20 OKTOBER 2020 | 07:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin sudah genap setahun mengemban amanah sebagai pemimpin bangsa, terhitung sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 silam. 

Bagi Jokowi, ini merupakan tahun keenam dia menjadi orang nomor satu di Indonesia setelah pada 2014 lalu memenangkan pilpres bersama Muhammad Jusuf Kalla.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengingatkan Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan janji yang sempat terlontar saat kampanye di Pilpres 2014 lalu. Janji itu adalah menyelesaikan banjir di ibukota. 


"Saya minta peran Pak Jokowi sebagai presiden paling utama untuk ikut optimal menyelesaikan banjir di DKI," ujar Arifin kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (20/10). 

Permintaan Arifin tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya saat masih menjabat gubernur DKI, Jokowi pernah mengatakan permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden. 

Menurut Jokowi, seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.

"Ini kan DKI masih ibukota Republik Indonesia. Apalagi itu pernah jadi janji politik Jokowi. Jadi kita mengharapkan peran beliau yang optimal untuk menyelesaikan banjir di DKI," sambung Arifin. 

Jokowi sempat menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan bisa menanggulangi kemacetan dan banjir tanpa bantuan daerah lain. Sebab, salah satu sumber penyebab terjadinya dua masalah klasik Jakarta tersebut juga berasal dari daerah-daerah penyangganya.

"Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat," papar Jokowi saat itu di Balaikota Jakarta, Senin (24/3).

Namun, persoalan banjir dan macet ternyata masih menjadi pekerjaan rumah yang belum teratasi hingga tahun keenam Jokowi menjabat presiden.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Iran Tak Terima Dituding Langgar Gencatan Senjata

Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:21

Riak Penolakan Jokowi di Lampung, Baliho Sambutan Raib

Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:01

Ramai di Medsos, Purbaya Respons Pajak Pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:59

Ajukan Kasasi, Kerry Riza Anggap Putusan PT DKI Janggal

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:46

Harga Minyak Anjlok ke Level 71 Dolar AS

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:39

bank bjb Perluas Kolaborasi dengan Whuush Ojol, Kadin Jabar dan MUJ

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:38

AS Serang Target Militer Iran, Balas Serangan Drone terhadap Kapal Kargo di Selat Hormuz

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:21

Emas Antam Naik Usai Mandek Dua Hari Beruntun

Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:09

Trump Sebut Iran Lakukan Pelanggaran Bodoh Terkait Pelanggaran Gencatan Senjata

Sabtu, 27 Juni 2026 | 08:51

Emas Rebound 1,3 Persen usai Data Inflasi AS

Sabtu, 27 Juni 2026 | 08:33

Selengkapnya