Setahun Jokowi-Maruf, Demokrat Soroti Komunikasi Pemerintah Yang Belum Maksimal

Perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin yang akan genap satu tahun pada Selasa besok (20/10), menyimpan sejumlah catatan tersendiri bagi Partai Demokrat.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan, menyoroti masalah komunikasi yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Maruf. Menurutnya, banyak catatan yang menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah belum maksimal.

Hinca mencontohkan, komunikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 hingga kini belum maksimal.

"Saya lihat bahwa pemerintahan Jokowi masih belum maksimal dalam membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah. Kita bisa lihat pada masa awal pandemi terdapat beberapa perbedaan pendapat serta kebijakan dalam menghadapi pandemi antara pusat dan daerah," beber Hinca.

Selain itu, anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Demokrat ini juga menemukan komunikasi pemerintah yang dinilai belum maksimal dalam proses pengesahan UU Cipta Kerja (Ciptaker). Menurutnya, pengesahan omnibus law UU Ciptaker juga membuat ruang demokrasi semakin sempit.

"Komunikasi yang kurang pas juga terjadi tatkala UU Cipta Kerja disahkan, bahkan sejak masa pembahasan," ungkapnya.

"Dinamika yang tersaji cukup membuat suasana demokrasi terhimpit dan banyak menyisakan pertanyaan di otak publik tentang nafsu besar pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja," demikian Hinca Pandjaitan.