Jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode keduanya bersama Wakil Presiden Maruf Amin mendapat kritik evaluatif dari banyak kalangan.
Pasalnya, pada Selasa (20/10) besok, pemerintahan Jokowi-Maruf genap berumur satu tahun.
Salah satu pihak yang menyampaikan kritik ialah Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Akbar Faisal, yang menilai periode kedua pemerintahan Jokowi ini jauh dibawah pencapaian periode pertamanya.
"Saya tak paham apa problem yang dihadapi Pak Jokowi," ujar Akbar Faisal saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/10).
Kendati begitu, Direktur Eksekutif Nagara Institute ini mencoba fokus menilai soal distribusi kewenangan kepemimpinan di dalam Kabinet Indonesia Maju. Di mana menurutnya, ada beberapa menteri yang mendapat tugas yang lebih dominan dari yang diberikan oleh Jokowi.
"Tapi yang saya khawatirkan adalah distribusi kewenangan Pak Jokowi kepada beberapa pembantunya terlalu besar, meski dinyatakan baik secara terbuka dan tertutup, bahwa kendali sepenuhnya tetap berada di tangan beliau," ungkapnya.
Menurut Akbar, setiap orang yang bisa membaca psikologis kepemimpinan Jokowi akan paham, bahwa ada beberapa menteri yang tampak berusaha menunjukkan loyalitas dan kinerja yang baik kepada Presiden.
"Namun juga menyisakan keheranan, sebab dengan sengaja ingin menunjukkan dominasi yang berbeda," tuturnya.
Maka dari itu, Akbar mengaku tidak heran jika ada bisik-bisik keluhan dari beberapa menteri yang harus bertanya-tanya mengenai siapa sosok pemimpin negara yang sebenarnya memerintah sekaligus mengelola segala sumber daya negara.
"Tak heran jika terdengar bisik-bisik keluhan dari menteri yang bertanya, 'Sebenarnya siapa majikan gue sih?'. Saya menjadi maklum jika terjadi tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada kualitas program pemerintah," demikian Akbar Faisal menutup.
