Berita

Kepala KSP Moeldoko dampingi Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Bukan Hal Baru, Indonesia Tidak Memerlukan "Wajah Baru Indonesia" Versi Jokowi

SENIN, 19 OKTOBER 2020 | 10:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Indonesia tidak memerlukan "wajah baru Indonesia" seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo. Yang diperlukan adalah meneruskan rupa yang sudah direncanakan oleh para pendiri bangsa.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggapi keinginan Presiden Jokowi seperti yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

"Indonesia tidak memerlukan rupa baru, yang diperlukan adalah meneruskan rupa yang sudah direncanakan para pendiri bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila," ujar pengamat politik ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/10).


Moeldoko sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi mengimpikan terwujudnya wajah baru Indonesia, yakni Indonesia Maju.

Ada enam hal yang dianggap menjadi perhatian utama Presiden Jokowi seperti yang disampaikan oleh Moeldoko. Pertama, sebagai pemimpin, Presiden harus menegakkan harga diri bangsa. Kedua, sebagai bangsa demokrasi, pemimpin harus menjaga kebebasan dalam berpendapat.

Ketiga, memberi rasa aman. Keempat, menjaga ekosistensi bangsa agar tidak kalah dalam persaingan. Kelima, pentingnya menjaga harmoni dalam berbangsa. Keenam, membuat masyarakat bahagia.

Menurut Dedi Kurnia Syah, wajah baru dan enam perhatian utama Jokowi tersebut bukal hal baru.

"Harapan Presiden yang disampaikan Moeldoko bukan perkara baru, justru pemerintahan Jokowi cenderung bertolak dari enam pernyataan tersebut," terang Dedi.

"Jika benar inginkan keterbukaan, maka tidak akan ada fenomena buzzer politik, juga tidak ada sikap represif terhadap warga negara," sindir dia menambahkan.

Yang terpenting, masih kata Dedi, dibutuhkan keadilan bagi semua anak bangsa guna terpenuhinya cita-cita kesejahteraan.

"Jika keadilan terpenuhi cita-cita kesejahteraan akan mudah terwujud," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya