Berita

Kepala KSP Moeldoko dampingi Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Bukan Hal Baru, Indonesia Tidak Memerlukan "Wajah Baru Indonesia" Versi Jokowi

SENIN, 19 OKTOBER 2020 | 10:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Indonesia tidak memerlukan "wajah baru Indonesia" seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo. Yang diperlukan adalah meneruskan rupa yang sudah direncanakan oleh para pendiri bangsa.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggapi keinginan Presiden Jokowi seperti yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

"Indonesia tidak memerlukan rupa baru, yang diperlukan adalah meneruskan rupa yang sudah direncanakan para pendiri bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila," ujar pengamat politik ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/10).


Moeldoko sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi mengimpikan terwujudnya wajah baru Indonesia, yakni Indonesia Maju.

Ada enam hal yang dianggap menjadi perhatian utama Presiden Jokowi seperti yang disampaikan oleh Moeldoko. Pertama, sebagai pemimpin, Presiden harus menegakkan harga diri bangsa. Kedua, sebagai bangsa demokrasi, pemimpin harus menjaga kebebasan dalam berpendapat.

Ketiga, memberi rasa aman. Keempat, menjaga ekosistensi bangsa agar tidak kalah dalam persaingan. Kelima, pentingnya menjaga harmoni dalam berbangsa. Keenam, membuat masyarakat bahagia.

Menurut Dedi Kurnia Syah, wajah baru dan enam perhatian utama Jokowi tersebut bukal hal baru.

"Harapan Presiden yang disampaikan Moeldoko bukan perkara baru, justru pemerintahan Jokowi cenderung bertolak dari enam pernyataan tersebut," terang Dedi.

"Jika benar inginkan keterbukaan, maka tidak akan ada fenomena buzzer politik, juga tidak ada sikap represif terhadap warga negara," sindir dia menambahkan.

Yang terpenting, masih kata Dedi, dibutuhkan keadilan bagi semua anak bangsa guna terpenuhinya cita-cita kesejahteraan.

"Jika keadilan terpenuhi cita-cita kesejahteraan akan mudah terwujud," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya