Berita

Kepala KSP Moeldoko dampingi Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Bukan Hal Baru, Indonesia Tidak Memerlukan "Wajah Baru Indonesia" Versi Jokowi

SENIN, 19 OKTOBER 2020 | 10:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Indonesia tidak memerlukan "wajah baru Indonesia" seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo. Yang diperlukan adalah meneruskan rupa yang sudah direncanakan oleh para pendiri bangsa.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggapi keinginan Presiden Jokowi seperti yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

"Indonesia tidak memerlukan rupa baru, yang diperlukan adalah meneruskan rupa yang sudah direncanakan para pendiri bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila," ujar pengamat politik ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/10).


Moeldoko sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi mengimpikan terwujudnya wajah baru Indonesia, yakni Indonesia Maju.

Ada enam hal yang dianggap menjadi perhatian utama Presiden Jokowi seperti yang disampaikan oleh Moeldoko. Pertama, sebagai pemimpin, Presiden harus menegakkan harga diri bangsa. Kedua, sebagai bangsa demokrasi, pemimpin harus menjaga kebebasan dalam berpendapat.

Ketiga, memberi rasa aman. Keempat, menjaga ekosistensi bangsa agar tidak kalah dalam persaingan. Kelima, pentingnya menjaga harmoni dalam berbangsa. Keenam, membuat masyarakat bahagia.

Menurut Dedi Kurnia Syah, wajah baru dan enam perhatian utama Jokowi tersebut bukal hal baru.

"Harapan Presiden yang disampaikan Moeldoko bukan perkara baru, justru pemerintahan Jokowi cenderung bertolak dari enam pernyataan tersebut," terang Dedi.

"Jika benar inginkan keterbukaan, maka tidak akan ada fenomena buzzer politik, juga tidak ada sikap represif terhadap warga negara," sindir dia menambahkan.

Yang terpenting, masih kata Dedi, dibutuhkan keadilan bagi semua anak bangsa guna terpenuhinya cita-cita kesejahteraan.

"Jika keadilan terpenuhi cita-cita kesejahteraan akan mudah terwujud," pungkasnya.

Populer

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Polres Tangsel Diduga Gelapkan Barbuk Sabu 20 Kg

Minggu, 21 Desember 2025 | 02:07

Pemberhentian Ijeck Demi Amankan Bobby Nasution

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:42

Indonesia, Negeri Dalam Nalar Korupsi

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:05

GAMKI Dukung Toba Pulp Lestari Ditutup

Minggu, 21 Desember 2025 | 01:00

Bergelantungan Demi Listrik Nyala

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:45

Komisi Percepatan Reformasi Polri Usul Polwan Dikasih Jabatan Strategis

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:19

Putin Tak Serang Negara Lain Asal Rusia Dihormati

Minggu, 21 Desember 2025 | 00:05

Ditemani Kepala BIN, Presiden Prabowo Pastikan Percepatan Pemulihan Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:38

Pemecatan Ijeck Pesanan Jokowi

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:21

Kartel, Babat Saja

Sabtu, 20 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya