Berita

Kepala KSP Moeldoko dampingi Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Bukan Hal Baru, Indonesia Tidak Memerlukan "Wajah Baru Indonesia" Versi Jokowi

SENIN, 19 OKTOBER 2020 | 10:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Indonesia tidak memerlukan "wajah baru Indonesia" seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo. Yang diperlukan adalah meneruskan rupa yang sudah direncanakan oleh para pendiri bangsa.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggapi keinginan Presiden Jokowi seperti yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

"Indonesia tidak memerlukan rupa baru, yang diperlukan adalah meneruskan rupa yang sudah direncanakan para pendiri bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila," ujar pengamat politik ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/10).


Moeldoko sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi mengimpikan terwujudnya wajah baru Indonesia, yakni Indonesia Maju.

Ada enam hal yang dianggap menjadi perhatian utama Presiden Jokowi seperti yang disampaikan oleh Moeldoko. Pertama, sebagai pemimpin, Presiden harus menegakkan harga diri bangsa. Kedua, sebagai bangsa demokrasi, pemimpin harus menjaga kebebasan dalam berpendapat.

Ketiga, memberi rasa aman. Keempat, menjaga ekosistensi bangsa agar tidak kalah dalam persaingan. Kelima, pentingnya menjaga harmoni dalam berbangsa. Keenam, membuat masyarakat bahagia.

Menurut Dedi Kurnia Syah, wajah baru dan enam perhatian utama Jokowi tersebut bukal hal baru.

"Harapan Presiden yang disampaikan Moeldoko bukan perkara baru, justru pemerintahan Jokowi cenderung bertolak dari enam pernyataan tersebut," terang Dedi.

"Jika benar inginkan keterbukaan, maka tidak akan ada fenomena buzzer politik, juga tidak ada sikap represif terhadap warga negara," sindir dia menambahkan.

Yang terpenting, masih kata Dedi, dibutuhkan keadilan bagi semua anak bangsa guna terpenuhinya cita-cita kesejahteraan.

"Jika keadilan terpenuhi cita-cita kesejahteraan akan mudah terwujud," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya