Berita

Kepala KSP Moeldoko dampingi Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Bukan Hal Baru, Indonesia Tidak Memerlukan "Wajah Baru Indonesia" Versi Jokowi

SENIN, 19 OKTOBER 2020 | 10:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Indonesia tidak memerlukan "wajah baru Indonesia" seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo. Yang diperlukan adalah meneruskan rupa yang sudah direncanakan oleh para pendiri bangsa.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menanggapi keinginan Presiden Jokowi seperti yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.

"Indonesia tidak memerlukan rupa baru, yang diperlukan adalah meneruskan rupa yang sudah direncanakan para pendiri bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila," ujar pengamat politik ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/10).

Moeldoko sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi mengimpikan terwujudnya wajah baru Indonesia, yakni Indonesia Maju.

Ada enam hal yang dianggap menjadi perhatian utama Presiden Jokowi seperti yang disampaikan oleh Moeldoko. Pertama, sebagai pemimpin, Presiden harus menegakkan harga diri bangsa. Kedua, sebagai bangsa demokrasi, pemimpin harus menjaga kebebasan dalam berpendapat.

Ketiga, memberi rasa aman. Keempat, menjaga ekosistensi bangsa agar tidak kalah dalam persaingan. Kelima, pentingnya menjaga harmoni dalam berbangsa. Keenam, membuat masyarakat bahagia.

Menurut Dedi Kurnia Syah, wajah baru dan enam perhatian utama Jokowi tersebut bukal hal baru.

"Harapan Presiden yang disampaikan Moeldoko bukan perkara baru, justru pemerintahan Jokowi cenderung bertolak dari enam pernyataan tersebut," terang Dedi.

"Jika benar inginkan keterbukaan, maka tidak akan ada fenomena buzzer politik, juga tidak ada sikap represif terhadap warga negara," sindir dia menambahkan.

Yang terpenting, masih kata Dedi, dibutuhkan keadilan bagi semua anak bangsa guna terpenuhinya cita-cita kesejahteraan.

"Jika keadilan terpenuhi cita-cita kesejahteraan akan mudah terwujud," pungkasnya.

Populer

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

UPDATE

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Perketat Skrining, Hanya Calhaj Sehat Berangkat ke Tanah Suci

Sabtu, 20 April 2024 | 19:26

Gerindra Masih Kaji Figur Internal untuk Pilkada Pesawaran

Sabtu, 20 April 2024 | 18:52

Punya Catatan Buruk, Pengamat: Suharto Tak Layak Jadi Wakil Ketua MA

Sabtu, 20 April 2024 | 18:24

Jelang Putusan PHPU Pilpres 2024, Refly Harun Yakin Hakim MK Sedang Diintervensi

Sabtu, 20 April 2024 | 17:35

Diduga Buat Laporan Kampanye Fiktif, Partai Nasdem Kabupaten Lingga Terancam Diskualifikasi

Sabtu, 20 April 2024 | 17:31

Panglima TNI dan Kapolri Siap Amankan WWF ke 10 di Bali

Sabtu, 20 April 2024 | 17:18

Tim Hukum Ganjar-Mahfud: Selamatkan Indonesia, MK Harus Kabulkan Petitum Paslon 03

Sabtu, 20 April 2024 | 16:53

Jelang Putusan MK, Tim Hukum Paslon 01 dan 03 Gelar Diskusi Publik

Sabtu, 20 April 2024 | 16:14

Keliru Berantas Judi Online, Pemerintah Hanya Tutup Situsnya tapi Pelaku Dibiarkan Berkeliaran

Sabtu, 20 April 2024 | 15:51

Selengkapnya