Berita

Pakar hukum tata negara yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Refly Harun/Net

Politik

Refly Harun: Banyaknya Kritik Pada Jokowi Karena Ketidakmampuan Presiden Mengelola Pemerintahan

SENIN, 19 OKTOBER 2020 | 01:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Banyak serangan dalam bentuk kritik kepada Presiden Joko Widodo dikarenakan ketidakmampuan dalam mengelola pemerintahan.

Hal itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Refly Harun dalam video yang diunggah di akun Youtube Refly Harun bertajuk "UU ITE Untuk Penjahat Dunia Maya, Bukan Aktivis Kritis!" pada Minggu (18/10).

"Memang akhir-akhir ini banyak serangan, banyak kritik kepada pemerintahan Jokowi, tapi hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan presiden sendiri untuk mengelola pemerintahan," ujar Refly Harun.


Ketidakmampuan dalam mengelola pemerintahan yang dimaksud Refly ialah, Presiden Jokowi tidak mampu membuat manajemen pemerintahan yang jauh lebih sehat, lebih responsif, lebih komunikatif.

"Tidak menggunakan para buzzer misalnya untuk menentang, untuk menyerang orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah, tidak membiarkan kekuasaan dimanfaatkan oleh orang lain, para penunggang gelap yang mencari keuntungan di seputar kekuasaan," kata Refly.

Sehingga tambah Refly, leadership merupakan kunci dalam mengatasi problem Indonesia saat ini. Apalagi, para aktivis yang juga tokoh KAMI seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana ditangkap dengan dalih melanggar UU ITE.

"Jadi, leadership, kepemimpinan adalah kunci dari semua ini. Saya tidak bisa mengatakan ini adalah salah aparat penegak hukum yang di bawah, ini adalah salah aktivis-aktivis yang pro pemerintah, tidak. Kita harus tunjukkan ini semua kepada kepemimpinan leadership nasional. Karena leadership itu lah yang memegang semua ini," jelasnya.

"Kalau leadership itu tegas, jelas, tapi juga manusiawi, maka kita berharap bahwa cita-cita reformasi ini akan terus tergenggam di tangan," demikian Refly.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya