Masa satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin tidak berjalan maju, justru malah menunjukan kemunduran kembali ke era Orde Baru (Orba).
Begitulah yang diungkapkan Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (17/10).
"Indonesia Jalan Mundur Ke Era Orba. Karena kepemimpinan yang berjalan tidak mencerminkan sila-4 Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan," ujar Gde Siriana.
Bunyi sila keempat tersebut, menurut Gde Siriana, adalah rumusan tentang kepemimpinan yang kaya akan pengetahuan dan pandangan-pandangan kehidupan yang dibutuhkan masyarakat.
Namun di bawah perintah Jokowi-Maruf, menurut Deklarator sekaligus Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini, tidak ada pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan.
"Suatu kepemimpinan yang berjalan dalam pengambilan keputusan juga mengajak rakyat ikut serta melalui permusyawaratan perwakilan. Tapi demokrasi macet," ungkapnya.
Disamping itu, DPR dinilai Gde Siriana juga ikut melanggengkan ketidakmampuannya mengemban amanat mewakili rakyat. Di mana hal itu disebabkan gemuknya koalisi partai di pemerintahan.
"Ini akibat
giant coalition di kabinet sehingga fungsi
check and balance di parlemen tidak lagi berjalan. Demokrasi macet juga ditandai dengan rakyat, buruh & mahsiswa menolak Omnibuslaw. Lalu terjadi penangkapan aktivis KAMI," tutur Gde Siriana.
"Perbedaan pendapat dihadapi dengan penangkapan ini tanda bahwa demokrasi digeser dengan otoritarian," sambungnya.
Oleh karena itu, Aktivis Bandung Intiative ini melihat kecendrungan masyarakat saat ini mengharapkan sesuatu yang baru dari kesulitan-kesulutan hidup yang dihadapi.
"Rakyat merindukan kepemimpinan baru yang dianggap mampu membawa harapan lebih baik. Jika rakyat tidak lagi percaya pada pemerintah, dan pemerintah juga selalu mencurigai rakyatnya, buat apa diteruskan," demikian Gde Siriana Yusuf.
