DPRD Jabar: Ketimbang Ganti Nama Provinsi Sunda, Lebih Baik Pemekaran Wilayah

Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat dinilai tidak terlalu urgen. Sebab, tidak semua penduduk Jawa Barat adalah ras Sunda, melainkan dihuni ras-ras campuran lainnya.

Demikian disampaikan anggota DPRD Jabar, Nasir menanggapi wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, Jumat (16/10).

"Daripada berbicara soal perubahan nama, yang lebih penting lagi yaitu pemekaran wilayah kabupaten. Seperti Jawa Timur yang lebih sedikit dari jumlah penduduk dan luas wilayah, justru mempunyai kabupaten/kota yang lebih banyak," ujar Nasir, seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar.

Menurutnya, Jawa Barat lebih baik membuat formulasi untuk pemekaran wilayah. Saat ini baru 27 kabupaten/kota, di mana seharusnya sudah bisa 35 sampai 40 untuk mempercepat pembangunan di Jawa barat.

"Terutama di wilayah selatan pinggiran seperti Garut Selatan, Bogor Barat," ungkapnya.

Politisi PKB asal Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka tersebut mengatakan, saat ini tengah dibahas terkait calon persiapan daerah otonomi baru. Seperti Bogor Barat, Sukabumi Selatan dan Garut Selatan.

Selain itu, daerah-daerah lain yang juga harus dimekarkan adalah Cirebon, yang notabene jumlah penduduknya lebih dari 2,7 juta jiwa. Daerah lainnya seperti Cianjur, Karawang dan lainnya.

"Bagi saya daripada berbicara membahas perubahan nama, yang lebih penting lagi adalah pemekaran wilayah. Kayak Jawa Barat itu Sunda semua. Bisa-bisa nanti Cirebon juga mekar," jelasnya.

Nasir menyebut, hingga saat ini belum ada pembahasan secara resmi yang dilakukan DPRD dan Pemprov Jabar terkait perubahan nama tersebut. "Dikhawatirkan jika ada perubahan nama-nama yang lebih 'nyunda' itu nanti berpengaruh besar terhadap wilayah Pantura yang diprediksi bakal memisahkan diri," tutupnya.